JAKARTAMU.COM | Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tergolong tinggi tetapi di saat yang sama melemah. Hal itu tampak dari hasil survei Poltracking Indonesia dan Indopol Survei & Consulting yang dirilis dalam rentang waktu berdekatan.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 72,2 persen. Angka ini masih menunjukkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Namun dibanding survei Poltracking sebelumnya pada Maret 2026 yang mencapai 74,1 persen, terjadi penurunan sekitar 1,9 poin.
Penurunan itu memang tidak besar dan masih berada dalam rentang yang relatif stabil. Namun data tersebut menunjukkan bahwa tren penguatan dukungan yang terlihat pada awal pemerintahan tidak lagi berlanjut.
Sementara itu, survei Indopol Survei & Consulting menemukan tingkat kepuasan publik sebesar 59,75 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding sejumlah survei yang dilakukan lembaga lain pada awal masa pemerintahan Prabowo yang umumnya berada di kisaran 70 hingga 80 persen.
Atas temuan tersebut, Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto menyebut pemerintahan Prabowo mulai memasuki fase political vulnerability atau kerentanan politik. Yang dimaksud bukan kehilangan dukungan publik, melainkan berkurangnya ruang aman politik yang selama ini dinikmati pemerintah akibat tingginya tingkat kepuasan masyarakat.
Meski menggunakan metodologi yang berbeda dan menghasilkan angka yang tidak sama, kedua survei tersebut memperlihatkan kecenderungan serupa. Dukungan publik terhadap Prabowo masih mayoritas, tetapi tidak menunjukkan penguatan dibanding periode sebelumnya.
Pertanyaan berikutnya adalah faktor apa yang memengaruhi perubahan tersebut. Temuan Indopol menunjukkan bahwa sumber utama ketidakpuasan masyarakat berasal dari persoalan ekonomi yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebanyak 34,14 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai alasan utama ketidakpuasan terhadap pemerintah. Faktor terbesar berikutnya adalah terbatasnya lapangan kerja dan masih tingginya pengangguran yang disebut oleh 15,76 persen responden.
Data ini menunjukkan bahwa penilaian publik mulai bergeser dari harapan terhadap program-program pemerintah menuju kondisi ekonomi yang mereka rasakan secara langsung.
Perubahan cara pandang tersebut lazim terjadi ketika sebuah pemerintahan memasuki tahun kedua masa kerja. Pada fase awal, publik cenderung memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Seiring waktu, ukuran keberhasilan bergeser pada hasil yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor lain yang muncul dalam survei Indopol adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Survei Indopol menemukan bahwa 74,96 persen responden mengetahui rupiah sedang mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Dari jumlah itu, 48,86 persen mengaku merasakan dampaknya secara langsung. Sebagian masyarakat mulai mengaitkan kondisi rupiah dengan biaya hidup yang mereka hadapi.
Meski demikian, survei Indopol menunjukkan bahwa yang paling memengaruhi persepsi publik bukan angka kurs itu sendiri, melainkan dampak turunannya terhadap harga barang dan kondisi ekonomi rumah tangga.
Di sisi lain, survei Poltracking memperlihatkan bahwa pemerintah masih memiliki sejumlah faktor yang menopang tingkat kepuasan publik. Alasan utama masyarakat memberikan penilaian positif antara lain bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepemimpinan yang dinilai tegas, serta persepsi bahwa kondisi ekonomi masih cukup terjaga. Temuan ini menjelaskan mengapa tingkat kepuasan publik masih berada pada level yang relatif tinggi meskipun terdapat tekanan ekonomi.
Namun penting untuk diingat bahwa kedua survei belum memasukkan variabel kenaikan harga Pertamax, yang dapat berdampak tidak langsung terhadap naiknya harga kebutuhan rumah tangga. Sejumlah warga bahkan mulai mempertimbangkan beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran, sementara para pengamat mengingatkan risiko migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi dan tekanan lanjutan terhadap daya beli masyarakat. Jika persepsi negatif atas fakta kondisi belakangan ini tidak segera berubah, bukan tidak mungkin tingkat kepuasan terhadap Prabowo dan pemerintah semakin merosot. (*)
