Oleh Muhammad Kazimi | Ketua Majelis Ekonomi Bisnis Pariwisata PDM Jakarta Selatan
KENAIKAN harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter di tengah geliat efisiensi di berbagai sektor menghadirkan sebuah ironi yang mencolok. Ini bukan karena masyarakat awam terhadap mekanisme pasar energi atau fluktuasi harga minyak dunia. Masalahnya, setiap kali harga BBM non-subsidi meroket, publik kembali dibenturkan pada pertanyaan yang sama, mempertahankan performa kendaraan atau menjaga kestabilan finansial rumah tangga?
Respons publik pin cepat menyebar di media sosial. Ada lelucon tentang kembalinya perburuan Pertalite, ada pula meme yang menggambarkan kendaraan seolah melakukan “turun kelas ekonomi”. Namun, di balik kelucuan itu, terpendam realitas yang justru mengkhawatirkan. Lonjakan harga BBM selalu menjadi penanda bahwa alokasi dana rumah tangga di perkotaan sangat rentan terhadap perubahan biaya energi.
Bagi sebagian orang, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 tidak terasa. Namun, bagi para mereka yang sehari-hari menempuh puluhan kilometer di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, selisih harga itu sama dengan bertambahnya beban pengeluaran bulanan, sedangkan penghasilan dari tempat kerja relatif stagnan. Sementara harga kebutuhan pokok juga melonjak, biaya pendidikan cenderung naik. Bagi mereka yang masih punya tanggungan cicilan rumah di luar pos pengeluaran rutin lainnya, peningkatan biaya transportasi bukanlah urusan kecil.
Fenomena ini lebih dari sekadar perdebatan bahan bakar; ia merupakan potret psikologi ekonomi masyarakat kelas menengah Indonesia. Selama bertahun-tahun, segmen ini didapuk sebagai penopang utama daya beli nasional. Mereka menjadi pembeli rumah melalui KPR, menggerakkan pasar otomotif, memenuhi gerai-gerai pusat perbelanjaan, serta menjadi target pasar produk-produk mewah. Namun, ketika inflasi harga mulai terjadi secara bersamaan, kelompok yang dianggap tangguh ini justru menjadi yang paling sibuk melakukan penyesuaian anggaran.
Mereka mulai membandingkan harga kopi sebelum memutuskan membeli. Mereka mengurangi frekuensi bersantap di restoran. Mereka meninjau ulang rencana liburan. Dan kini, mereka mulai menghitung kembali pilihan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Intinya, fenomena ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tidak anjlok secara drastis, melainkan ruang gerak fiskal mereka semakin terkekang.
Di kota-kota besar, masalah ini menjadi lebih pelik sebab kendaraan pribadi masih menjadi tulang punggung mobilitas. Jutaan kendaraan bergerak setiap pagi menuju pusat aktivitas ekonomi, menyita waktu berjam-jam dalam kemacetan. Anehnya, masyarakat tidak hanya membayar bahan bakar yang lebih mahal, tetapi juga mengorbankan waktu akibat kemacetan yang tak kunjung terselesaikan.
Dalam kacamata ekonomi, kemacetan ibarat pajak tersembunyi yang harus dibayar warga setiap hari. Mesin hidup tanpa pergerakan, bahan bakar terus terpakai, produktivitas hilang di jalan, sementara biaya hidup terus meningkat. Ketika harga Pertamax naik, masyarakat sebenarnya tidak hanya menanggung biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Mereka juga membayar biaya ketidakefisienan perkotaan yang kian mahal.
Oleh karena itu, transisi sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite dapat diprediksi akan terjadi. Ini bukan soal gengsi. Ini adalah mekanisme adaptasi ekonomi yang cerdas secara rasional. Jika perbedaan harga mencapai ribuan rupiah per liter, masyarakat akan melakukan kalkulasi sederhana. Apabila penghematan bulanan dari penggunaan Pertalite dapat dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga yang lebih mendesak, maka pilihan tersebut menjadi sangat logis dari sudut pandang ekonomi. Dalam teori perilaku konsumen, keputusan ini dikenal sebagai upaya mempertahankan kepuasan maksimum (utilitas) di tengah kendala sumber daya.
Sayangnya, fenomena tersebut juga menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni kebergantungan pada solusi jangka pendek. Ketika harga BBM naik, masyarakat beralih ke BBM yang lebih murah. Ketika biaya transportasi meningkat, masyarakat mengurangi perjalanan. Ketika daya beli tertekan, masyarakat mengurangi konsumsi. Semua langkah itu memang logis, tetapi sifatnya hanya reaktif.
Yang belum terlihat adalah solusi struktural yang mampu membuat masyarakat tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga energi.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah masyarakat akan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa setiap kenaikan harga energi selalu membuat jutaan orang harus menghitung ulang keseimbangan keuangan rumah tangganya?
Jika sebuah rumah tangga harus mengubah pola konsumsi hanya karena satu komponen biaya mengalami kenaikan, maka persoalannya bukan lagi pada harga BBM semata. Persoalannya ada pada daya tahan ekonomi keluarga yang masih rapuh.
Lebih jauh lagi, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan. Angka pertumbuhan boleh terlihat baik di laporan statistik, investasi boleh terus masuk, dan pembangunan boleh berlangsung di berbagai daerah. Namun ukuran paling nyata kesejahteraan tetaplah kemampuan masyarakat menjalani hidup tanpa terus-menerus dihantui kecemasan terhadap kenaikan harga kebutuhan dasar.
Pada akhirnya, “hunting Pertalite” mungkin akan menjadi tren baru dalam beberapa pekan ke depan. Antrean bisa bertambah panjang, perbincangan di grup WhatsApp akan ramai dengan tips penghematan, dan media sosial akan dipenuhi berbagai candaan tentang harga Pertamax.
Namun jika dicermati lebih dalam, fenomena tersebut bukan sekadar soal pilihan bahan bakar. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan hari ini: masih bekerja keras, masih produktif, masih optimistis, tetapi semakin berhati-hati dalam membelanjakan setiap rupiah yang mereka miliki.
Dan ketika masyarakat mulai berburu Pertalite bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan, maka sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya ketahanan dompet, melainkan juga ketahanan ekonomi nasional itu sendiri.
