PONTIANAK, JAKARTAMU.COM | Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR dan pemerintah meninjau ulang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setidaknya ada 13 pasal dalam RUU tersebut yang dinilai sarat masalah dan mengancam hak asasi...
JAKARTAMU.COM | Tidak hanya mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online yang hobi menyerbu DPR. Senin (21/7/2025) siang, ratusan advokat dari berbagai organisasi juga menggeruduk Gedung MPR/DPR RI. Mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)...
JAKARTAMU.COM | Kolaborasi antarcabang dalam struktur organisasi menjadi kunci penting untuk memperluas dampak sosial dan keagamaan bagi masyarakat. Semangat...
