JAKARTAMU.COM | Board of Peace (BoP) lebih menyerupai entitas politik privat yang dikendalikan satu figur. Penilaian itu disampaikan Muhammadiyah menyororoti posisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua seumur hidup sekaligus pemegang hak veto tunggal dalam BoP.
“Penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP seumur hidup dan satu-satunya pemegang hak veto berpotensi menjadikan BoP sebagai entitas yang dikendalikan secara personal, menyerupai perusahaan politik privat, bukan lembaga multilateral yang akuntabel,” demikian pernyataan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditekan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni dan Sekretaris Izzul Muslimin, Sabtu (7/2/2026).
Berdasarkan kajian Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, BoP dibentuk berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Donald Trump pada 29 September 2025 dan kemudian didukung Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi DK PBB Nomor 2803 tertanggal 17 November 2025. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penandatangan sekaligus anggota lembaga tersebut.
Baca juga: 8 Rekomendasi Muhammadiyah soal Board of Peace, Salah Satunya Mundur
Muhammadiyah berpandangan, setiap upaya perdamaian harus berjalan seiring dengan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa itu, perdamaian hanya akan bersifat semu dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang telah disepakati bersama.
Selain soal kepemimpinan BoP, Muhammadiyah juga menyoroti ketidaksesuaian antara Charter BoP dan Resolusi DK PBB Nomor 2803. Resolusi tersebut menetapkan mandat BoP sebagai pemerintahan sementara di Gaza, Palestina, sementara Charter BoP justru berlaku tanpa batas waktu dan tidak secara eksplisit menyebut Gaza maupun Palestina sebagai ruang lingkup mandatnya. Perbedaan ini, menurut Muhammadiyah, menimbulkan persoalan serius terkait dasar hukum dan kewenangan operasional BoP.
Ketiadaan peta jalan menuju kemerdekaan Palestina dalam Charter BoP juga dinilai problematik. Muhammadiyah menilai hal itu menunjukkan bahwa BoP berpotensi tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni pendudukan dan penjajahan Israel atas wilayah Palestina.
