TEPI BARAT, JAKARTAMU.COM | Ruang gerak bagi pekerja media di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina kian menyempit. Jumat (6/2/2026), otoritas keamanan Israel kembali menahan dua jurnalis Palestina saat melintasi pos pemeriksaan militer di utara Ramallah.
Laporan koresponden kantor berita WAFA menyebutkan, dua jurnalis Palestina yaitu Bushra Al-Tawil (32) dan Hatem Hamdan (26) dihentikan oleh pasukan pendudukan Israel di pos pemeriksaan Ein Siniya. Keduanya dicegat dalam dua insiden yang menunjukkan betapa ketatnya pengawasan militer terhadap warga sipil, khususnya bagi mereka yang memiliki profil sebagai pelapor berita.
Menurut penuturan pihak keluarga, Bushra sedianya memenuhi panggilan interogasi di kamp militer Salem, dekat Jenin. Namun sesaat sebelum tiba di lokasi, ia menerima kabar bahwa jadwal interogasi tersebut.
Baca juga: 8 Rekomendasi Muhammadiyah soal Board of Peace, Salah Satunya Mundur
Dalam perjalanan pulang menuju Ramallah, mobil yang ia tumpangi dihentikan di pos Ein Siniya. Alih-alih diizinkan melanjutkan perjalanan, jurnalis perempuan asal Al-Bireh ini langsung dibawa ke pusat penahanan “Russian Compound” di Yerusalem.
Bushra bukanlah wajah baru dalam lingkaran penahanan administratif Israel. Belum lama ini namanya masuk dalam daftar warga Palestina yang dibebaskan melalui kesepakatan pertukaran tahanan pasca-gencatan senjata, setelah bertahun-tahun menghabiskanmasa hidupnya di balik jeruji besi.
Di lokasi yang sama, nasib serupa menimpa Hatem Hamdan. Jurnalis muda asal Tulkarm yang bekerja untuk saluran Al Jazeera Mubasher ini juga tak luput dari pemeriksaan ketat. Sumber media setempat melaporkan, tentara Israel tidak hanya menahan Hamdan, tetapi juga menggeledah dan menyita kendaraan miliknya sebelum membawanya ke kantor polisi terdekat.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi mengenai dasar hukum penahanan kedua jurnalis tersebut. Namun, pola penahanan terhadap awak media di Tepi Barat sering kali dikaitkan dengan upaya pembatasan arus informasi dari wilayah konflik
Insiden ini kembali memicu keprihatinan internasional mengenai keselamatan jurnalis di wilayah pendudukan. Bagi mereka, setiap pos pemeriksaan militer bukan sekadar penghalang fisik, melainkan juga risiko kehilangan kebebasan yang bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan.
