JAKARTAMU.COM | Malam di Yogyakarta, akhir Oktober 1945, udara masih menyisakan bau mesiu dari pertempuran di Maguwohari. Di serambi Masjid Kauman, KH Fachruddin duduk bersila, tangannya menggenggam tasbih, bibirnya berzikir lirih. Di sekelilingnya, beberapa pemuda Hizbul Wathan menunggu instruksi. Bukan untuk mengatur shaf salat, melainkan untuk mengatur strategi patroli malam. “Jihad kita kini mempertahankan kemerdekaan,” ujar Fachruddin lirih namun tegas, seperti dicatat dalam Sejarah Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2005).
Peran Muhammadiyah dalam perang kemerdekaan tak hanya di medan dakwah. Dalam Api Perjuangan Santri dan Ulama karya Choirul Anam (1985), disebutkan bahwa para kiai dan aktivis Muhammadiyah memadukan mimbar dan bedil.
KH Mas Mansur, misalnya, tokoh empat serangkai yang sejak 1942 memanfaatkan setiap forum publik untuk menanamkan semangat merdeka. Di Surabaya, KH Mas Mansur dan kader Muhammadiyah bekerja sama dengan laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam membentuk barisan perlawanan.
Di masa awal revolusi, organisasi kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Wathan, bertransformasi menjadi semacam pasukan semi-militer. Peneliti Ahmad Adaby Darban dalam Sejarah Kauman (1995) menulis bahwa HW tak hanya melatih kedisiplinan dan baris-berbaris, tetapi juga mengajarkan strategi gerilya. “Kauman adalah dapur ide dan dapur logistik,” tulis Darban. Rumah-rumah anggota Muhammadiyah dijadikan markas penyimpanan senjata yang diperoleh dari rampasan tentara Jepang atau sumbangan rakyat.
Keterlibatan Muhammadiyah di medan perang juga tercermin di pertempuran Surabaya, 10 November 1945. KH Mas Mansur memang wafat beberapa bulan sebelumnya, namun jaringan Muhammadiyah Surabaya tetap bergerak. Menurut catatan dalam Hizbul Wathan dalam Kancah Perjuangan (PP HW, 1998), kader Muhammadiyah membantu koordinasi antara laskar pemuda dan pihak ulama, menjadi penghubung pesan rahasia antarpos.
Bukan hanya di kota besar, peran Muhammadiyah merambah hingga pedalaman. Di Klaten, KH Ahmad Badawi yang kelak menjadi Ketua PP Muhammadiyah, menggerakkan pengajian untuk menyamarkan rapat-rapat laskar rakyat. “Ceramah agama menjadi kode untuk mengumpulkan massa,” tulis Zainuddin Fananie dalam Gerakan Muhammadiyah di Tengah Pergolakan Politik (2005).
Namun, peran terpenting Muhammadiyah justru pada penyediaan logistik dan layanan medis. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta, Solo, dan Makassar menjadi rumah sakit darurat pejuang. Dalam Sejarah RS PKU Muhammadiyah (2008), disebutkan bahwa banyak tenaga medis yang diam-diam menyelundupkan obat-obatan untuk para gerilyawan, meski diawasi ketat oleh intel Belanda.
Yang menarik, ideologi perjuangan Muhammadiyah dibangun di atas konsep jihad kontekstual. Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam Islam dan Politik di Indonesia (1985), jihad pada masa itu dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan kemerdekaan, bukan sekadar perang fisik. “Perang kemerdekaan adalah bagian dari ibadah,” tulis Buya Syafii, menegaskan pandangan para kiai Muhammadiyah.
Di sela pertempuran, dakwah tetap berjalan. Di desa-desa sekitar Yogyakarta dan Solo, mubalig Muhammadiyah membacakan ayat-ayat Al-Qur’an yang meneguhkan semangat perlawanan, seperti QS Al-Hajj ayat 39: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi.” Ayat itu sering dikutip oleh KH Fachruddin dan KH Badawi dalam pengajian kilat di markas gerilya.
Bagi Muhammadiyah, kemerdekaan bukan hanya urusan politik. Ia adalah pintu bagi pembaruan pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Maka, setiap pengorbanan, baik di medan perang maupun di balik meja organisasi, dipandang sebagai bagian dari ibadah. Inilah mengapa, ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 1948, banyak tokoh Muhammadiyah kembali ke garis depan tanpa ragu.
Sejarawan M. Dja’far dalam Ulama dan Nasionalisme (2010) menyebut bahwa salah satu kekuatan Muhammadiyah adalah kemampuannya menyinergikan moral keagamaan dengan strategi politik dan militer. “Mereka tidak terjebak pada romantisme perang semata, tapi menyiapkan infrastruktur sosial untuk negara merdeka,” tulisnya.
Kini, delapan dekade kemudian, gema langkah kaki para kiai dan pemuda Muhammadiyah masih terasa di gang-gang sempit Kauman dan lorong-lorong Surabaya. Di setiap bendera HW yang berkibar, di setiap gedung PKU yang berdiri, tersimpan kisah bahwa kemerdekaan Indonesia lahir juga dari kombinasi tak lazim: suara azan diiringi dentuman senjata, khotbah Jumat berselang sehari dengan rapat perang. (*)
