WACANA tentang Partai Komunis Indonesia dan ajaran yang melandasinya—Leninisme, Marxisme, hingga Maoisme—tidak pernah benar-benar hilang dari ruang publik. Bahan bacaan cetak maupun digital terus beredar dan memantik perdebatan lama tentang sejarah, ideologi, serta bagaimana bangsa ini memahami relasi negara dan masyarakat. Sejarah, bagaimanapun, menjadi fondasi untuk membaca ulang arah politik hari ini.
Enam puluh tahun silam, Surakarta dan daerah-daerah di sekitarnya mengalami ketegangan yang kian menajam. Peta politik yang semula dikuasai PKI bergerak ke arah berbeda, ditandai penculikan dan pembunuhan aktivis non-PKI sejak Oktober 1965. Deretan peristiwa tragis terjadi: di kota Solo, di Jambu Kidul Ceper Delanggu, di Boyolali—para pamongpraja, aktivis PNI, serta tokoh organisasi keagamaan menjadi sasaran.
Dalam lima tahun sebelumnya, kelompok PNI, Muhammadiyah, HMI, PII, Gereja, dan NU berada dalam bayang-bayang intimidasi. Organisasi mahasiswa Islam di Solo dan Jogja terdesak oleh GMNI dan CGMI yang dekat dengan garis Aidit.
Infiltrasi PKI di tubuh militer berlangsung sistematis. Dari empat brigade Kodam Diponegoro, hanya Brigade F di bawah Yasir Hadibroto yang bebas dari pengaruh itu. Batalyon di Kentungan Jogja hingga Benteng Solo dikenal dekat dengan Pemuda Rakyat dan kelompok perempuan Gerwani. Di ruang akademik, berbagai tafsir tentang dalang G30S bermunculan. Namun bagi sebagian besar saksi dan penyintas peristiwa 1965, PKI di bawah D.N. Aidit adalah aktor sentral.
Aidit sendiri bertahan hampir tiga bulan berputar di kawasan Jogja–Solo–Semarang sebelum akhirnya tertangkap di Boyolali pada November 1965. Operasi RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang bergerak dari Semarang mengguncang wilayah Surakarta. Di Stasiun Balapan, Edhie menantang para buruh kereta api, memilih PKI atau memilih negara. Dari momentum itu, keberanian publik bangkit kembali. Pemuda nasionalis, Islam, dan unsur gereja dilatih dan kemudian bergabung dengan Batalyon 411 untuk menghadapi jaringan PKI dan unsur militer yang mendukung partai tersebut.
Kini, enam dekade kemudian, isu kebangkitan kembali PKI muncul dalam bentuk lain—melalui narasi yang membalikkan fakta, menyebut tragedi 1965 sebagai urusan internal Angkatan Darat, bahkan menuding Soeharto sebagai dalang. Generasi baru, baik biologis maupun ideologis, tampil dengan keyakinan bahwa sejarah dapat ditulis ulang. Kritik terhadap Orde Baru dijadikan pijakan untuk mengoreksi masa lalu, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi propaganda politik baru.
PKI, dalam berbagai rupa, tetap memainkan cara kerja yang dikenal publik: memanfaatkan kegaduhan politik. Kini istilah “kembar” muncul dari masyarakat—komunis dan korupsi—yang digambarkan sebagai Pokoke Kantong Isi. Sebuah peringatan bahwa sejarah tidak pernah selesai, dan selalu ada yang berusaha berdiri kembali. (*)
