JAKARTAMU.COM | Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Mental Spriritual Biro Dikmental Pemprov DKI Jakarta H Mukhlis memperkenalkan istilah jariyah kebijakan. Istilah itu merujuk kebijakan publik yang manfaatnya terus dirasakan masyarakat meski pembuat kebijakan tidak lagi menjabat.
Mukhlis mengaitkan konsep ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang amal yang pahalanya tidak terputus. Kebijakan publik, menurutnya adalah amal yang berdampak luas. “Saya menggunakan istilah jariah kebijakan, ini lebih dahsyat dari sedekah jariah,” katanya saat membuka Workshop Taman Bacaan Masyarakat yang diselenggarakan Lembaga Budaya Seni dan Olahraga PW Aisyiyah DKI Jakarta di Perpustakaan HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).
Dia mengatakan, selama suatu kebijakan dijalankan dan memberi manfaat bagi banyak orang, nilai kebaikannya terus mengalir kepada pihak yang merumuskannya.
Contohnya berbagai program Pemprov DKI yang hingga kini menjadi penopang hidup warga Jakarta: KJP, KJMU, Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), serta kebijakan layanan Transjakarta gratis yang diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2025. Aturan tersebut memperluas akses transportasi yang aman dan terjangkau sekaligus mendorong warga beralih ke angkutan umum.
Pergub itu menetapkan 15 kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik pemegang KJP Plus dan KJMU, penerima bantuan sosial anak, penghuni rusunawa, kader PKK, PJLP, pegawai non-ASN, ASN dan pensiunan, penyandang disabilitas, lansia, veteran, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, penjaga rumah ibadah, warga Kepulauan Seribu, hingga juru pemantau jentik serta pengurus karang taruna, dasawisma, posyandu, dan anggota TNI-Polri.
Mukhlis pun menyampaikan apresiasi kepada PW Aisyiyah DKI Jakarta yang dinilainya konsisten menghadirkan kegiatan inovatif melalui dukungan dana hibah Pemprov DKI. Menurutnya, setiap program yang dijalankan Aisyiyah selalu menghadirkan pendekatan baru dan tidak mengulang pola kegiatan yang sama.
