JAKARTAMU.COM | Indonesia dihadapkan pada kebutuhan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menjaga kedaulatan wilayah yang luas. Namun, ketergantungan pada pembelian persenjataan dari luar negeri dinilai menyimpan risiko strategis, terutama ketika terjadi konflik geopolitik yang melibatkan negara pemasok.
Pengalaman Argentina dalam Perang Malvinas tahun 1982 kerap dijadikan rujukan. Saat berhadapan dengan Inggris, kekuatan laut Argentina lumpuh bukan semata karena kekalahan tempur, melainkan akibat keterbatasan teknis dan logistik. Tenggelamnya kapal penjelajah ARA General Belgrano oleh kapal selam Inggris memaksa armada Argentina bertahan di pelabuhan. Konflik itu berakhir cepat, hanya sekitar dua pekan, setelah Argentina kesulitan mengoperasikan dan menopang alutsista yang dimilikinya.
Pelajaran lain datang dari fakta bahwa Argentina tidak dapat memaksimalkan sejumlah peralatan tempur buatan Prancis yang telah dibelinya. Hambatan tersebut muncul karena adanya kesepakatan politik antara Prancis dan Inggris yang berdampak langsung pada dukungan teknis dan operasional alutsista Argentina.
Baca juga: Victor Hardjono: Di Tiongkok, Perusahaan Tidak Mengenal Konsep CSR
Akademisi hubungan internasional Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D. menilai pengalaman tersebut relevan untuk Indonesia. Ia mengingatkan agar pembelian persenjataan asing selalu mempertimbangkan faktor politik global, bukan semata kemampuan teknis di atas kertas. “Dalam situasi konflik, alutsista impor bisa menjadi tidak berfungsi ketika negara pemasok mengambil sikap politik tertentu,” ujar Rezasyah.
Pernyataan itu disampaikan Rezasyah dalam forum diskusi yang dihadiri sivitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia. Acara bertajuk Refleksi 2025: Relasi Cina, Asia Tenggara, dan Indonesia tersebut diselenggarakan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025, dan diikuti peserta dari beragam latar belakang.
Di tengah diskursus tersebut, beredar informasi bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Indonesia berencana membeli jet tempur Chengdu J-10 buatan Cina. J-10, atau Jian-10, merupakan pesawat tempur multirole yang dikembangkan Chengdu Aircraft Industry di bawah China Aviation Industry Corporation (AVIC). Di kalangan Barat, pesawat ini dikenal dengan sebutan Vigorous Dragon.
Baca juga: Istilah Tiongkok, Kepemimpinan Xi Jinping, dan Arah Hubungan Indonesia–Tiongkok
Nama J-10 kembali mencuat setelah dilaporkan terlibat dalam konflik udara India–Pakistan pada Mei 2025. Sejumlah laporan internasional menyebut varian J-10CE milik Pakistan digunakan dalam pertempuran udara melawan jet tempur India, termasuk Rafale buatan Prancis. Peristiwa itu menarik perhatian karena untuk pertama kalinya pesawat tempur produksi Cina dikabarkan berhadapan langsung dengan pesawat Barat dalam duel nyata.
Menurut Rezasyah, dinamika tersebut justru memperkuat alasan Indonesia untuk bersikap hati-hati. Ketergantungan pada teknologi militer asing, terlebih yang belum sepenuhnya dikuasai, berpotensi menimbulkan kerentanan jangka panjang. “Dorongan menuju kedaulatan teknologi harus konsisten, termasuk di bidang militer, agar keputusan pertahanan tidak mudah dipengaruhi faktor eksternal,” katanya.
Diskusi soal alutsista, dengan demikian, tidak berhenti pada pilihan jenis pesawat atau kecanggihannya. Yang dipertaruhkan adalah ruang gerak strategis Indonesia sendiri ketika menghadapi perubahan konstelasi politik global.
