JAKARTAMU.COM | Hubungan dagang dan investasi Indonesia–Tiongkok menyimpan perbedaan mendasar dalam cara pandang dunia usaha. Salah satunya terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), konsep yang, menurut Kementerian Luar Negeri RI, tidak dikenal dalam praktik bisnis di Tiongkok.
Hal itu disampaikan Victor Hardjono, diplomat Kementerian Luar Negeri RI, dalam acara Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia di Hotel Horizon Ultima Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Victor menjelaskan bahwa pemahaman tentang CSR menjadi tantangan serius dalam kerja sama investasi, terutama di sektor industri berbasis sumber daya alam seperti nikel.
“Di Tiongkok tidak ada konsep CSR. Setelah perusahaan membayar pajak kepada negara, urusan mereka dianggap selesai,” ujar Victor.
Baca juga: Istilah Tiongkok, Kepemimpinan Xi Jinping, dan Arah Hubungan Indonesia–Tiongkok
Victor, yang pernah menjabat Koordinator Fungsi Protokol dan Kekonsuleran KBRI Beijing, juga meluruskan anggapan bahwa nikel Indonesia seluruhnya diarahkan untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik. Penggunaan nikel untuk baterai hanya sebagian kecil dari total produksi.
“Sebagian besar nikel justru digunakan untuk campuran industri baja dan stainless steel,” katanya.
Saat ini, Tiongkok memiliki teknologi pengolahan nikel yang termasuk terbaik di dunia. Keunggulan teknologi itu menopang industri baja Tiongkok yang menjadi yang terbesar secara global. Sejumlah raksasa baja dunia berbasis di negara tersebut, mulai dari China Baowu Steel Group Corp., Ltd. sebagai produsen terbesar dunia, hingga HBIS Group, Shagang Group, dan Ansteel Group. Shanghai sendiri berkembang sebagai salah satu pusat manufaktur baja utama.
Meski demikian, hubungan dagang Indonesia–Tiongkok tidak selalu berjalan mulus. Victor menyinggung kasus ketika pemerintah Tiongkok menuduh Indonesia melakukan dumping produk stainless steel dan mengancam membawa perkara itu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Situasinya agak ironis. Investornya dari Tiongkok, teknologinya dari Tiongkok, pabriknya di Indonesia, lalu produk diekspor ke Tiongkok. Tapi Indonesia yang dituduh dumping,” ujarnya.
Baca juga: Kongsi BlackRock dan Keluarga Italia Kuasai Pelabuhan Timur Tengah: Usir China
Pemerintah Tiongkok kala itu meluncurkan penyelidikan terhadap impor stainless steel dari empat wilayah, yakni Jepang, Indonesia, Uni Eropa, dan Korea. Dalam konteks ini, Indonesia justru menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi hampir dua pertiga kebutuhan stainless steel Tiongkok.
Dalam paparannya, Victor menjelaskan bahwa CSR merupakan konsep yang lahir dan berkembang di negara-negara Barat, lalu diadopsi di Indonesia sebagai bagian dari tata kelola bisnis. Di Indonesia, CSR dimaksudkan agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan.
“CSR di Indonesia penting untuk keberlanjutan usaha, membangun reputasi, dan menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar,” katanya.
Perbedaan muncul karena dalam sistem di Tiongkok, banyak aspek yang di Indonesia dibebankan kepada perusahaan justru ditangani langsung oleh negara. Penyediaan lapangan kerja, lahan untuk pabrik, pengelolaan lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat sekitar industri menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurut Victor, perbedaan filosofi inilah yang perlu dijembatani dalam kerja sama investasi ke depan. Masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok ke Indonesia menuntut penyesuaian agar praktik bisnis mereka sejalan dengan regulasi dan ekspektasi sosial di Indonesia.
“Ini tantangan yang harus diselesaikan bersama ketika investasi dan pembangunan pabrik-pabrik Tiongkok terus berkembang di Indonesia,” ujarnya.
