TANGERANG, JAKARTAMU.COM | Ekonomi baru ditegaskan sebagai pilar ketiga gerakan Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar. Sebelum itu, pendidikan dan kesehatan telah lama menjadi arus utama dakwah persyarikatan. Padahal di luar, Muhammadiyah sudah dipandang sebagai korporasi sosial—sebuah entitas dengan jaringan amal usaha luas yang beroperasi dalam skala enterprise, menjadi rujukan di Indonesia bahkan sejumlah forum global.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa penegasan ekonomi sebagai pilar ketiga itu tetap berakar pada tauhid murni, yakni tauhid uluhiyah maupun rububiyah, yang telah bersih dari praktik tahayul, bid’ah, dan khurafat. Tauhid murni menegaskan bahwa Allah satu-satunya penguasa langit dan bumi.
“Jika Allah adalah satu-satunya Penguasa mutlak, bagaimana seharusnya kita mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan?” kata Muhadjir dalam Pengkajian Ramadan 1447 H PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Muhadjir Effendy soal Tambang: Jangan Paksa yang Mau untuk Tidak Mau
Keyakinan bahwa Allah adalah penguasa mutlak, menuntut cara pandang berbeda dalam mengelola kehidupan dari mereka yang tidak memiliki keyakinan serupa. “Apa yang membedakan Muhammadiyah dengan Sembilan Naga? Tidak lain ya Tauhid,” ujar Muhadjir.
Bukan Doktrin Mati
Tauhid, kata Muhadjir, bukan hanya doktrin akidah tetapi juga semangat dakwah Muhammadiyah. Spirit Al-Ma’un ditransformasikan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pun demikian dengan dakwah ekonomi Muhammadiyah, harus mengacu Pasal 33 UUD 1945 yang berwatak sosial. Dalam posisi itu, pengelolaan amal usaha adalah amanah, jauh dari pandangan sebagai instrumen untuk menumpuk modal.
Baca juga: Muhammadiyah “Menolak” Mengembalikan Konsensi Tambang
Karena itu, kata Muhadjir, jika Muhammadiyah nanti benar-benar mengelola tambang, pendekatannya tidak akan identik dengan praktik korporasi ekstraktif yang lazim. Struktur pengelolaan akan melibatkan Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Lingkungan Hidup. Keterlibatan lintas-majelis bertujuan agar dampak sosial dan keberlanjutan ekologis menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Muhadjir, yang juga Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah, menyebut langkah itu sebagai bagian dari jihad ekonomi. “Terus apa profitnya buat Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah itu gerakan sosial, kalau di sekitar lokasi tambang bisa berdiri rumah sakit dan sekolah, bahkan kampus Muhammadiyah, ya itulah profitnya,” tuturnya.
