JAKARTAMU.COM | Kamis (28/8/2025) pagi, depan Balai Kota DKI kembali dipenuhi warga Rusunawa Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat. Massa berorasi, membentangkan sejumlah poster protes, persis seperti yang mereka dua bulan silam di tempat itu.
Selama tiga jam sejak pukul 09.00 WIB, warga menyampaikan tiga tuntutan. Penghapusan tunggakan beserta dendanya, penyesuaian tarif sewa dengan pendapatan nyata warga, serta kebijakan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.
“Sejak dulu sampai sekarang, masalah ini tidak pernah mendapat perhatian. Harga sewa seharusnya menyesuaikan penghasilan kami,” ujar Ruli, salah seorang penghuni rusun.
Sayangnya, tidak ada perwakilan Pemprov DKI yang turun menemui massa hingga siang hari. Warga lalu melanjutkan langkah menuju Komnas HAM untuk mencari dukungan.
Ruli menjelaskan, sebagian besar penghuni sudah menunggak dua hingga tiga tahun. Kondisi itu bukan karena enggan membayar, melainkan karena hilangnya mata pencaharian sejak mereka dipindahkan ke rusun. “Sebelum digusur, ada yang jualan nasi uduk, ada yang kerja di parkiran. Setelah dipindahkan, semua itu hilang,” katanya.
Koordinator warga, Siti Jamilah, mengingat kembali janji pemerintah yang hingga kini tak ditepati. “Setiap ganti pengelola, aturan ikut berganti. Tidak pernah ada ruang bagi warga untuk bicara,” ungkapnya. Ia menambahkan, pelatihan keterampilan yang pernah dijalankan semasa pemerintahan Ahok tidak berlanjut karena warga tak diberikan modal untuk memulai usaha. “Kalau tidak ada modal, keterampilan itu percuma,” ujarnya.
Kini mayoritas penghuni bergantung pada pekerjaan serabutan—buruh cuci, pemulung, atau buruh lepas. “Kalau tunggakan tidak diputihkan, banyak keluarga bisa diusir. Padahal untuk makan saja sudah berat,” kata Siti.
Gambaran yang sama terlihat dari survei internal Persatuan Perjuangan Warga Rumah Susun (PPW-Rusun) pada Mei–Juni 2025. Dari 72 kepala keluarga, tiga perempat menunggak lebih dari dua tahun, dengan jumlah antara Rp1,5 juta hingga Rp34 juta per keluarga.
Lebih dari separuh tidak memiliki pekerjaan tetap, dan 60,8 persen hidup dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Hampir semua tidak punya usaha sampingan, sementara akses permodalan nyaris tertutup.
Alih-alih diberi jalan keluar, warga justru kerap menghadapi ancaman pengusiran dan pemutusan air maupun listrik. Itu sebabnya dalam aksi kali ini mereka kembali menegaskan tiga tuntutan: pemutihan tunggakan, tarif sewa berbasis pendapatan, dan kebijakan rusun yang terhubung dengan program kerja serta modal usaha.
“Kami tinggal di rusun bukan karena mau tapi karena tak ada pilihan. Jangan kemudian kami diusir hanya karena tidak mampu membayar,” tegas Siti.
Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog. Tidak cuma datang ketika musim pilkada namun menghilang ketika kesulitan menghampiri warga.
Vincent, salah satu koordinator aksi, meminta pemprov membentuk forum resmi untuk mempertemukan warga, pengelola, dan pemerintah. “Dialog terbuka adalah jalan keluar yang adil dan bermartabat,” ujarnya.
Penulis: Dievanul Fajri Dzahabiyah
