BANDUNG, JAKARTAMU.COM | Sebanyak 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Jawa Barat akan diterjunkan ke sekitar 950 desa dan kelurahan untuk memetakan, memverifikasi, dan mendampingi anak tidak sekolah (ATS). Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki akurasi data sekaligus mempercepat pengembalian anak-anak ke satuan pendidikan.
Program tersebut dibahas dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/6/2026).
Sebanyak 11 PTMA di Jawa Barat terlibat dalam program ini, yakni UM Bandung, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Universitas Aisyiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, STIKES Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan tantangan penanganan ATS tidak hanya berkaitan dengan jumlah anak yang belum mengakses pendidikan, tetapi juga validitas data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
Menurut dia, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan karena memiliki kapasitas akademik dan jaringan pengabdian masyarakat yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Selama ini kita menghadapi tantangan dalam memastikan data anak tidak sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. PTMA memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak-anak ke satuan pendidikan,” ujarnya.
Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa akan melakukan pendataan dan verifikasi lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Faktor tersebut mencakup kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, akses pendidikan, hingga motivasi belajar.
Purwanto menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka ATS sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Ia menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat memperkuat efektivitas program tersebut.
“Kolaborasi ini kami harapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi mampu mendorong lebih banyak anak kembali memperoleh hak pendidikannya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan generasi muda dan kemajuan daerah,” katanya.
Koordinator PTMA Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Yadi Janwari, mengatakan keterlibatan PTMA merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam membantu penyelesaian persoalan pendidikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terselenggaranya lokakarya ini. Ini menjadi langkah penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat. Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Herry Suhardiyanto mengatakan pemetaan ATS menjadi bentuk kontribusi kampus dalam mendukung kebijakan pendidikan berbasis data sekaligus memberi pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi persoalan sosial di masyarakat.
“Data yang akurat merupakan fondasi bagi kebijakan yang efektif. Karena itu, perguruan tinggi perlu hadir membantu memastikan kondisi di lapangan dapat dipetakan secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kami berharap kontribusi mahasiswa tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi yang mendorong anak-anak kembali bersekolah,” ujarnya.
Selain melakukan pendataan, PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS melalui edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Dalam lokakarya tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA juga mulai menjajaki penyusunan pedoman bersama pelaksanaan KKN tingkat provinsi. Pedoman itu disiapkan untuk mengarahkan program pengabdian mahasiswa agar lebih terukur dan berorientasi pada penyelesaian persoalan sosial, termasuk penanganan anak tidak sekolah.
