JAKARTAMU.COM | Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi saat bertemu Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, nelayan mengeluhkan banyaknya aturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha penangkapan ikan. Mereka juga menyoroti adanya regulasi dari sejumlah kementerian yang dinilai saling tumpang tindih serta proses pengurusan dokumen kapal yang berlangsung lama.
“Sebab dokumen tak lengkap membuat banyak kapal nelayan ditangkap,” ujar salah seorang nelayan.
Selain persoalan administrasi, nelayan juga mengkhawatirkan wacana penerapan “PBB Laut” yang dinilai berpotensi menambah beban biaya usaha. Menurut mereka, selama ini nelayan telah menanggung berbagai pungutan dan kewajiban resmi lainnya.
Viva Yoga menilai aktivitas nelayan yang melaut hingga perairan Kalimantan dan Sulawesi perlu mendapat perlindungan dari negara. Regulasi memang diperlukan untuk mengatur dan melindungi sektor perikanan. Namun, kebijakan yang dibuat tidak boleh seluruhnya membebankan nelayan. “Beban yang diterima nelayan sudah banyak,” tuturnya.
Terkait isu “PBB Laut”, Viva Yoga meminta informasi tersebut terlebih dahulu diklarifikasi kepada instansi yang berwenang. Ia mengatakan selama ini pajak serupa diterapkan pada sektor tambak dan keramba, sedangkan kapal nelayan telah memiliki kewajiban pajak tahunan.
“Di sini perlunya penjelasan atau klarifikasi dari pihak yang hendak menerapkan PBB Laut,” ujarnya.
Viva Yoga juga menyoroti banyaknya aturan yang diterbitkan kementerian maupun pemerintah daerah sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, berbagai keluhan yang disampaikan nelayan perlu dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Semua keluhan yang diungkapkan oleh para nelayan perlu disampaikan ke semua pihak agar selanjutnya dibuat kebijakan yang tepat dan terintegrasi,” katanya.
Ia menyebut peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu agenda pemerintah. Dalam pidatonya di DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pentingnya memperkuat sektor perikanan melalui dukungan sarana penangkapan ikan yang lebih baik serta rencana pembangunan 5.000 desa nelayan.
Viva Yoga mengatakan Kementerian Transmigrasi juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan transmigrasi. Beberapa di antaranya berada di Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Menurut dia, kementerian telah memberikan pelatihan kepada 50 nelayan di Barelang serta menyalurkan 16 kapal berukuran 5 GT kepada 16 kelompok usaha bersama. “Saya yang membuka acara pelatihan itu.Enam belas kapal kita salurkan kepada 16 kelompok usaha bersama,” ujar Viva Yoga.
Ke depan, Viva Yoga berharap pusat-pusat perdagangan ikan di daerah dapat berkembang menjadi lebih modern. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, persoalan pasokan es dan fasilitas penyimpanan dingin yang selama ini kerap dikeluhkan nelayan dapat diatasi.
