JAKARTAMU.COM | Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan jaringan politik Joko Widodo, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, serta Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini berasal dari riset yang dilakukan pada Oktober–November 2025 dan dipublikasikan pada akhir tahun lalu.
ICW dalam laporannya mencatat setidaknya sembilan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan aktor politik atau relawan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Afiliasi tersebut tidak berada dalam struktur formal partai, tetapi muncul melalui keterlibatan pengurus yayasan sebagai tim kampanye, pimpinan organisasi kemasyarakatan, maupun relawan yang aktif dalam kerja elektoral.
Lima yayasan yang teridentifikasi ICW memiliki keterkaitan dengan jaringan pendukung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review, yang terafiliasi dengan Relawan Muda Prabowo–Gibran, Balai Dewan Pakar Prabowo, serta Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran. Pembina yayasan ini adalah Hanief Adrian, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Relawan Muda Prabowo–Gibran. Nama lain yang tercatat ialah Glory Harimas Sihombing, koordinator Balai Dewan Pakar Prabowo, serta Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran.
Baca juga: Mobil MBG Tabrak 21 Siswa dan Guru, Polisi Periksa Sopir dan Kenek
ICW juga mencatat Yayasan Al-Ishlah Bondowoso. Salah satu pendiri sekaligus pembinanya, KH Thoha Yusuf Zakariya, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso yang bersama para kiai dan ulama Tapal Kuda menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Selain itu, terdapat Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara yang dipimpin Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo–Gibran di Polewali Mandar.
Yayasan Bowo Garuda Indonesia turut masuk dalam temuan ICW. Salah satu ketuanya, Devy Alexander Tendean, terafiliasi dengan Relawan NGOPI (Ngobrolin Prabowo–Gibran untuk Indonesia). Sementara itu, Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya memiliki Eko Djalmo Asmadi sebagai salah satu pembina, yang dikenal sebagai Ketua Umum Badan Relawan Prabowo.
Dua yayasan lainnya tercatat memiliki keterkaitan dengan jaringan relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yayasan Berkat Gemilang Nusantara memiliki pengurus Andre J.O. Sumual dan Cliff Alfred Alexander Repi. Berdasarkan penelusuran ICW, Andre tercatat sebagai Ketua Umum Relawan Teman Jokowi, sedangkan Cliff menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Setia Jokowi periode 2024–2029. ICW juga menemukan keterkaitan Yayasan Organisasi Masyarakat Sipil Barisan Rakyat Peduli, dengan Muhtadin Bahar sebagai pengawas yang diketahui menjabat Ketua Umum DPP Setia Jokowi.
Baca juga: Ketika MBG Jadi Pintu Masuk Politik dan Patronase
Selain itu, dua yayasan teridentifikasi memiliki afiliasi dengan jaringan pendukung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar. Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) di Tanah Papua mencatat Thaha M. Alhamid sebagai ketua sekaligus pembina. Thaha dikenal sebagai salah satu juru bicara tim pasangan Anies–Muhaimin. ICW juga menemukan Yayasan Insan Cendekia Jayapura, yang melibatkan Sulaeman Lessu Hamzah sebagai pengawas sekaligus anggota yayasan. Sulaeman merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dan pernah tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies–Muhaimin pada Pilpres 2024.
MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dijanjikan saat Pilpres 2024 dan masuk dalam delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Program ini mulai dijalankan pada Januari 2025 dengan tujuan memperbaiki status gizi anak, menurunkan angka stunting, serta mengatasi malnutrisi.
Target penerima manfaat MBG pada 2025 ditetapkan sebesar 19,47 juta orang dan meningkat menjadi 82,9 juta orang pada 2026. Seiring dengan perluasan cakupan tersebut, anggaran yang dialokasikan juga melonjak tajam. Pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk MBG pada 2025 dan menaikkannya menjadi Rp335 triliun pada 2026.
ICW menilai besarnya anggaran publik dan keterkaitan yayasan dengan jaringan politik menuntut pengawasan ketat agar pelaksanaan program tetap berada pada tujuan kebijakan publik dan tidak bergeser ke kepentingan elektoral.
