YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr Haedar Nashir, M.Si mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para elite, mengawali tahun 2026 dengan empati, solidaritas, dan keteladanan. Hal itu dipandang penting menyusul rangkaian bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah daerah lain di Indonesia.
Menurut Haedar, suasana duka akibat bencana semestinya direspons dengan kepekaan sosial, bukan euforia berlebihan. Sikap tersebut adalah wujud solidaritas kebangsaan terhadap para korban yang masih berjuang menghadapi dampak musibah.
“Mari awali kehadiran tahun 2026 dengan semangat baru untuk lebih tangguh dan makin bersatu menghadapi musibah dan menjalani kehidupan,” ujar Haedar dalam Refleksi Akhir Tahun bertajuk Bangkit Bersama untuk Indonesia, Rabu (31/12/2025).
Ia menekankan, bangsa Indonesia membutuhkan penguatan jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan yang berpijak pada kebijaksanaan dalam menyikapi bencana dan dinamika kehidupan berbangsa. Refleksi spiritual, intelektual, dan sosial dinilai perlu agar arah perjalanan bangsa tetap berada pada jalur yang benar.
Menurut Haedar, nilai-nilai ketuhanan yang hidup dalam seluruh agama serta prinsip-prinsip Pancasila harus terus dirawat sebagai fondasi kehidupan bernegara. Dalam situasi bencana, semangat bangkit harus diwujudkan melalui sikap tenang, gotong royong, dan optimisme, bukan kepanikan atau pesimisme.
“Kami menaruh hormat kepada saudara-saudara korban terdampak bencana yang terus berjuang dengan kesabaran dan semangat kebersamaan,” katanya.
Ia juga membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekosistem Indonesia pascabencana. Kajian tersebut, menurut Haedar, perlu dilakukan secara objektif, lintas disiplin, dan berbasis riset lapangan yang andal agar menjadi dasar penataan ulang berbagai sektor kehidupan nasional.
“Indonesia perlu ditata secara benar dan tersistem, mulai dari politik, sosial, ekonomi, tata ruang, hingga lingkungan,” tegasnya.
Dalam konteks kehidupan kebangsaan, Haedar mengingatkan pentingnya kohesivitas sosial yang berlandaskan Persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua prinsip tersebut, katanya, harus menjadi nilai yang hidup dan terwujud dalam praktik sehari-hari, terutama saat bangsa menghadapi tekanan dan krisis.
Ia mengingatkan bahaya polarisasi, saling hujat, dan ledakan emosi di ruang publik, termasuk di media sosial. Jika tidak dikelola dengan kedewasaan, kondisi itu berpotensi memicu konflik sosial dan kegaduhan struktural.
“Alangkah ruginya jika bangsa ini terpecah karena ketidakmampuan menahan diri dalam bermedia sosial,” ujar Haedar.
Di tengah situasi global yang kian kompleks, Haedar menilai Indonesia dituntut lebih waspada dan cermat menghadapi tantangan politik, ekonomi, sosial, budaya, perubahan iklim, serta dinamika demokrasi yang makin terbuka. Semua itu memerlukan transformasi kehidupan yang bermakna agar arah perjalanan bangsa tetap jelas.
Ia menegaskan kembali kewajiban konstitusional negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam perdamaian dunia.
“Pastikan pemerintah secara nyata dan konsisten melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut,” kata Haedar.
Kepada tokoh politik, pejabat negara, dan pemimpin agama, Haedar menuntut sikap kenegarawanan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keteladanan, menurutnya, menjadi kunci menjaga arah berbangsa dan bernegara tetap sejalan dengan cita-cita para pendiri republik.
“Para elit bangsa dituntut menjadi suluh pencerah dengan nilai-nilai luhur yang memberi arah dan makna bagi kehidupan bersama,” ujarnya.
Haedar mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus meningkatkan kedewasaan dan kualitas hidup bermasyarakat di tengah persaingan global yang semakin ketat, dengan tetap berpegang pada nilai keimanan, persatuan, dan tanggung jawab kebangsaan.
