YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Demonstrasi besar-besaran warga Pati yang menuntut mundur Bupati Sudewo boleh jadi merupakan puncak dari kemarahan yang terpendam. Rasa tidak puas atas kebijakan yang dianggap top-down tanpa pelibatan warga dalam prosesnya menemukan momentum ketika sang bupati tampil arogan menghadapi kritik.
Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nurudin, mengingatkan para pejabat publik agar tidak menjadikan komunikasi politik hanya sebagai alat untuk memoles citra dan popularitas. Menurutnya, pola komunikasi yang hanya mengedepankan kesan positif tanpa kinerja nyata justru berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Baca juga: People Power di Pati, Bupati Sudewo Dievakuasi
“Populisme dan pencitraan era sebelumnya tidak boleh diulang. Masyarakat sudah banyak belajar dari berbagai peristiwa, seharusnya pejabat publik juga mengambil pelajaran. Gerakan literasi politik kepada masyarakat harus terus digalakkan agar mereka lebih kritis,” tegas Dosen Ilmu Komunikasi UMM itu, Jumat (15/8/2025).
Ia menilai masih banyak pejabat yang berkomunikasi dengan gaya top-down, lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang aspirasi rakyat. Padahal, pola itu tidak lagi relevan saat ini.
“Pejabat itu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menantang atau memusuhi mereka. Itu tidak elok,” ujarnya.
Baca juga: Pati Membara, Indonesia Dipaksa Waspada
Media sosial, kata Nurudin, sebenarnya bisa menjadi sarana yang tepat untuk menjembatani pemerintah dan rakyat. Sayangnya, akun resmi institusi pemerintah maupun pejabat lebih sering dipakai untuk membangun citra positif yang direkayasa.
“Citra baik tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti kerja nyata. Pejabat dengan media sosialnya harus menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar pencitraan,” jelasnya.
Ia juga mengkritik sikap reaktif sebagian pejabat yang cepat merespons isu jika berkaitan dengan kepentingan pribadi, namun lamban menanggapi persoalan rakyat.
Baca juga: Kisah Sudewo: Insinyur Sipil di DPR, Pulang ke Pati Dilempari
“Populis boleh, tapi jangan hanya demi ambisi politik pribadi. Banyak pejabat yang populis agar peluang karier politiknya tetap terbuka, karena mereka punya modal, kekuasaan, dan tim khusus untuk itu,” tambahnya.
Menurutnya, pejabat publik harus berbicara berdasarkan data yang nyata dan mewakili kepentingan rakyat. Penegakan hukum yang adil, tegas, dan tanpa tebang pilih menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik.
“Jika hukum ditegakkan dengan baik, kepercayaan publik akan menguat dan berdampak pada bidang lain. Tetapi jika hukum dipelintir demi kepentingan politik sesaat, jangan harap masyarakat percaya pada pejabat,” kata dia.
