JAKARTAMU.COM | Demonstrasi besar-besaran memprotes kenaikan fasilitas DPR yang berkembang menjadi aksi penjarahan menunjukkan masalah mendasar ekonomi Indonesia belum selesai. Inilah yang dilihat investor dari perkembangan dinamika sosial dan politik Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai demonstrasi yang disebut-sebut digerakkan aktor tertentu adalah murni bentuk kemarahan masyarakat. Pemicunya tidak lain karena pemerintah gagal membuat kondisi ekonomi lebih baik.
“Murni kemarahan publik, pemerintah gagal dalam kebijakan ekonomi. Tidak bisa menjawab soal masalah lapangan kerja, ketimpangan dibiarkan,” ujar Bhima dikutip Minggu (31/8/2025).
Situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini bisa lebih memburuk karena Bhima melihat ketidakpuasan masyarakat tidak mendapat respons pemerintah secara serius. Bahkan, para pejabat negara terkesan mengabaikan tuntutan masyarakat, termasuk soal reformasi perpajakan dan evaluasi efisiensi anggaran.
“Ibarat puncak gunung es, investor justru membaca kemarahan publik sebagai masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan, sehingga timbul distrust, bukan dari aksi demonya tapi dari kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah,” papar dia.
Fakta bahwa masyarakat sedang marah, tutur Bhima, menunjukkan kelemahan data yang diumumkan pemerintah, bahwa ekonomi tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025. Menurut dia, sangat sulit perekonomian tumbuh di atas 5 persen di tengah kondisi di lapangan seperti saat ini.
“Rebound ekonomi global bisa terlewatkan momentumnya jika daya beli domestik yang rendah bertemu dengan kemarahan publik. Relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia untuk hindari kenaikan tarif AS berisiko terlewatkan. Hampir sulit tumbuh di atas 5 persen,” ujar Bhima.
