JAKARTAMU.COM | Di sebuah rumah kontrakan sederhana di Depok, Jawa Barat, sekelompok mahasiswa duduk melingkar, kitab tipis di tangan. Mereka membaca potongan tafsir Sayyid Qutb, sang ideolog Mesir yang dieksekusi pada 1966. Diskusi berlangsung pelan, diselingi doa. “Ini bukan sekadar pengajian,” kata seorang aktivis senior yang kini menjadi politisi. “Ini tarbiyah.” Sebuah kata kunci yang menghubungkan mereka dengan Ikhwanul Muslimin (IM), gerakan Islam yang lahir di Mesir pada 1928.
Hampir seabad silam, Hasan al-Banna mendirikan IM sebagai respons atas keterpurukan umat Islam pasca-runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. “Gerakan ini muncul untuk mengembalikan Islam sebagai sistem hidup, bukan sekadar ritual,” tulis Olivier Carré dalam Mystique et politique: lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb (1984). Dari Kairo, ide itu merambat ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, meski tanpa papan nama resmi.
Lintasan Ideologi
Gelombang pertama pengaruh IM datang lewat mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Timur Tengah pada 1950-an. Sebagian mereka bertemu langsung dengan tokoh Ikhwan atau menyerap literatur dakwah yang digagas al-Banna.
Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara (1994) mencatat bahwa arus ide ini awalnya masuk lewat jalur nonformal: diskusi, pengajian, dan penerjemahan buku.
Namun, bibit itu baru tumbuh subur pada era Orde Baru. Di tengah represi politik terhadap partai Islam, ideologi Ikhwan menemukan rumah baru: masjid kampus. Melalui halaqah, kelompok kecil mahasiswa mendalami tafsir dan fikih peradaban.
“Metode kaderisasi melalui usrah menjadi identik dengan pola Ikhwan,” tulis Noorhaidi Hasan dalam Laskar Jihad (2006). Buku Ma’alim fi al-Thariq karya Sayyid Qutb beredar sembunyi-sembunyi, membentuk generasi aktivis yang kelak dikenal sebagai Jemaah Tarbiyah.
Ideologi Masuk Parlemen
Reformasi 1998 menghapus sekat politik dan membuka jalan bagi lahirnya Partai Keadilan (kemudian PKS). Di balik nama partai, tarbiyah menjadi jantungnya. Strategi kaderisasi, bai’at, dan pengelolaan struktur yang rapi menyerupai pola IM di Mesir. “PKS bukan cabang resmi Ikhwan, tapi DNA politiknya jelas terlihat,” tulis Greg Fealy dan Anthony Bubalo dalam Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia (2005).
Yon Machmudi dalam Islamising Indonesia (2008) menjelaskan bagaimana PKS membawa agenda moral dan etika Islam ke panggung demokrasi. Mereka mengusung citra bersih, militan, dan terstruktur. Di awal 2000-an, partai ini berhasil menggaet pemilih kota kelas menengah yang mendambakan politik tanpa korupsi.
Bayang-Bayang Kairo
Namun, keberhasilan itu tak lepas dari bayang-bayang kontroversi global. Ikhwanul Muslimin di Mesir dicap organisasi teroris oleh pemerintah setelah digulingkannya Presiden Mohamed Morsi pada 2013.
Di Indonesia, tuduhan serupa muncul dari kelompok nasionalis yang khawatir akan agenda transnasional. “Ikhwan adalah manhaj (metode hidup), bukan organisasi,” ujar Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Daulah fi al-Islam (1997), mengisyaratkan bahwa gagasan bisa hidup tanpa struktur formal.
Para pengamat menilai pola IM diadaptasi secara kontekstual. Tidak ada cita-cita mendirikan negara Islam secara frontal, melainkan mengislamkan masyarakat melalui demokrasi. “IM membawa etos kaderisasi modern, tapi juga rentan terhadap formalisme,” kata Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara (1998). Kritik lain menyasar sikap elitis yang dianggap kurang inklusif terhadap kelompok nonkader.
Menguji Nafas Panjang
Dua dekade setelah Reformasi, pengaruh Ikhwan di Indonesia tampak mengalami pasang surut. PKS yang dulu dielu-elukan sebagai partai bersih ikut terjerat kasus korupsi. Gerakan tarbiyah di kampus menghadapi tantangan digital dan fragmentasi identitas generasi Z. Meski demikian, pola kaderisasi tetap berjalan. Di grup WhatsApp kader, potongan nasihat al-Banna masih beredar. Di sela kampanye, jargon bersih, peduli, profesional tetap digemakan.
Apakah Ikhwan masih relevan? Sebagian akademisi melihat gagasan ini terus berevolusi. Ikhwan adalah ide yang selalu mencari bentuk sesuai ruang dan waktu. Pertanyaannya kini bukan lagi soal meniru Mesir, melainkan bagaimana menafsirkan tarbiyah dalam demokrasi Indonesia yang cair, bising, dan pragmatis.
Hampir seabad setelah lahir, bayang-bayang Kairo masih jatuh di tanah air. Dari masjid kampus hingga kursi DPR, dari halaqah sunyi hingga panggung politik terbuka. Ikhwanul Muslimin mungkin tak punya alamat resmi di Jakarta, tapi denyutnya masih terasa, di setiap mimpi tentang Islam yang tak hanya mengatur ibadah, tapi juga mengarahkan negara. (*)
