JAKARTAMU.COM | Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa kunci keberlanjutan pemberantasan korupsi terletak pada konsistensi political will aparat dan institusi negara. Tanpa niat yang kokoh dan berkesinambungan, upaya penegakan hukum akan selalu tertinggal dari kompleksitas praktik korupsi itu sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Haedar dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman pencegahan korupsi antara Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia mengawali dengan mengakui bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja yang tidak ringan, terutama ketika berhadapan dengan struktur negara yang luas dan peluang penyimpangan yang terus muncul di berbagai celah.
Menurut Haedar, negara sebenarnya memiliki kapasitas dan kekuatan untuk mengatasi tantangan struktural tersebut. Harapan publik, kata dia, bertumpu pada keteguhan lembaga penegak hukum untuk tidak goyah oleh tekanan dan godaan. “KPK, kepolisian, kejaksaan yang menjadi ujung tombak bagi penegakan hukum, saya yakin punya political will yang kuat, punya niat yang kokoh dan konsisten untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Baca juga: Haedar Nashir: Pemimpin Sejati Mengutamakan Persatuan, Bukan Memecah
Konsistensi inilah yang, dalam pandangan Haedar, menjadi sumber harapan masyarakat. Proses pemberantasan korupsi memang kerap menyerupai pendakian panjang dengan medan berat, namun selama arah dan tekadnya tidak berubah, publik masih melihat masa depan yang lebih baik. Tanpa konsistensi itu, upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum misalnya, mudah tereduksi menjadi peristiwa sporadis semata.
Di luar aspek struktural, Haedar menggarisbawahi persoalan budaya sebagai tantangan berikutnya. Ia menilai toleransi sosial terhadap penyimpangan, sekecil apa pun, membuka ruang bagi praktik korupsi untuk terus berulang. Budaya antikorupsi, menurutnya, harus dibangun sebagai sistem pengetahuan kolektif yang menanamkan kejujuran dan kebaikan sebagai nilai yang menguntungkan diri sendiri sekaligus bangsa.
Ia mencontohkan pentingnya pendidikan karakter sejak dini, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan kewirausahaan. Anak-anak, kata Haedar, perlu dibiasakan jujur bersamaan dengan dorongan untuk berprestasi, agar kecerdasan tidak tumbuh tanpa integritas. “Kalau lemah karakternya, nanti juga akan berbalik kepada orang tua,” tuturnya, merujuk pada dampak sosial dari pendidikan yang hanya mengejar capaian akademik.
Baca juga: Khotbah Jumat: Urgensi Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Lapisan keteladanan menjadi faktor lain yang dianggap krusial. Haedar menyebut bahwa teladan harus hadir dari lingkup paling dekat seperti keluarga, hingga ke tingkat elit nasional di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi seperti TNI dan Polri. Tanpa contoh nyata dari para pemegang otoritas, pesan antikorupsi akan berhenti sebagai wacana normatif.
Aspek ketiga yang disorot adalah ekosistem. Haedar menilai bahwa meskipun penegakan hukum dan pembangunan budaya berjalan, praktik suap dalam relasi ekonomi dan bisnis tetap menjadi godaan serius. Relasi institusional, baik di dalam maupun luar negeri, kerap menciptakan situasi yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi apabila tidak diawasi secara ketat.
Dalam konteks yang lebih luas, Haedar mengaitkan pemberantasan korupsi dengan visi pembangunan bangsa. Ia mengingatkan bahwa capaian pembangunan, setinggi apa pun, akan rapuh jika korupsi terus menggerogoti fondasinya. Korupsi, menurutnya, bekerja seperti perusak yang sering tak terlihat, tetapi dampaknya menghancurkan struktur yang tampak kokoh.
Haedar juga menyinggung tantangan era media sosial yang kerap mengaburkan makna kerja nyata. Aktivitas simbolik yang viral, kata dia, mudah menciptakan ilusi kontribusi tanpa perubahan substantif. “Medsos itu sering mengkamuflasi kesadaran kita sehingga seakan-akan kita berbuat, sesungguhnya kita tidak berbuat,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan ini jajaran Direktorat Sosialisasi Deputi Pendidikan KPK. Sementara dari jajaran PP Muhammadiyah hadir sejumlah ketua yaitu Busyro Muqoddas, Muhadjir Effendy, Anwar Abbas, serta sekretaris Izzul Muslimin.
