JAKARTAMU.COM | Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei melontarkan kecaman keras kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) yang kontradiktif dan tidak dapat dipercaya. Dalam konferensi pers mingguan Senin lalu, Baghaei menyatakan bahwa inkonsistensi AS tersebut merupakan bagian dari perang psikologis yang ditujukan kepada Iran.
“Pernyataan-pernyataan seperti itu lebih tepat dipahami sebagai permainan psikologis dan media, bukan sebagai ungkapan yang serius untuk berdialog atau menyelesaikan masalah,” ujar Baghaei, sebagaimana dilansir Times of Israel.
Baghaei juga mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump yang dianggap menghina para pemimpin Iran. Pernyataan tersebut, menurutnya, melukai perasaan jutaan warga Iran dan Muslim di kawasan tersebut, serta berpotensi meningkatkan sentimen anti-AS di dunia Islam.
Lebih lanjut, Iran mengecam agresi Israel terhadap fasilitas-fasilitas negaranya. Baghaei menegaskan bahwa serangan tersebut tidak beralasan dan telah melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Iran telah mengajukan tuntutan hukum kepada PBB dan Dewan Keamanan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan agresif tersebut. Sebuah komite hukum dibentuk di Teheran untuk mendokumentasikan kerusakan yang ditimbulkan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.
Iran juga mengkritik keras sikap Jerman dan Prancis terkait serangan tersebut. Baghaei bahkan menuduh Jerman menghidupkan kembali retorika rasisme Hitler, menyebut sikap tersebut sebagai “aib sejarah dan abadi”. Ia menyerukan kepada publik Jerman dan komunitas internasional untuk menolak bahasa yang digunakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka atas kebijakan yang tidak adil tersebut.
Terkait program nuklirnya, Baghaei menegaskan hak Iran untuk menjalankan aktivitas nuklir yang damai selama tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Ia mengkritik Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atas tuntutannya dan keengganannya mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
“Selama Iran masih menjadi anggota NPT, maka Iran berhak mengakses hak-haknya, salah satunya adalah penggunaan energi nuklir secara damai,” kata Baghaei sebagaimana diberitakan Mizan Online, Sabtu (14/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa setiap penghentian kerja sama dengan IAEA didasarkan pada keputusan parlemen dan tunduk pada kondisi tertentu. Dalam situasi saat ini, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi harus menjelaskan bagaimana Iran dapat bekerja sama tanpa jaminan perlindungan infrastruktur nuklirnya.
Baghaei menekankan bahwa IAEA harus beroperasi dalam kerangka hukumnya dan menolak tekanan politik. Iran, tegasnya, tidak akan bekerja sama dengan badan yang tampak membenarkan serangan terhadap fasilitas kedaulatannya. Pernyataan keras ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel, serta ketidakpercayaan Iran terhadap IAEA dalam situasi yang semakin kompleks ini.
Sumber: Al Mayadeen
