SURABAYA, JAKARTAMU.COM | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dengan kualifikasi Unggul. Penghargaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tersebut menempatkan Kemendikdasmen di antara kementerian dengan kualitas kebijakan terbaik, khususnya dalam aspek pengukuran dampak pembangunan dan penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Penyerahan penghargaan berlangsung di Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menilai hasil pengukuran IKK menjadi dorongan untuk memperkuat proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
“Alhamdulillah Kemendikdasmen memperoleh predikat unggul bersama beberapa kementerian lainnya. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan agar mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini dan masa depan,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa capaian ini tidak lepas dari keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan yang aktif dalam proses pengukuran kualitas kebijakan di internal kementerian. “Saya menyampaikan terima kasih kepada LAN RI atas anugerah ini dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi para analis kebijakan yang berkontribusi dalam kerja-kerja strategis di Kemendikdasmen,” katanya.
Sebanyak sepuluh kementerian menerima penghargaan kualifikasi unggul, yakni Kemendikdasmen, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.
Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto, menjelaskan bahwa hasil pengukuran IKK memberikan gambaran sejauh mana kebijakan Kemendikdasmen berdampak pada pembangunan strategis. Menurutnya, kualitas kebijakan dinilai melalui empat dimensi: perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik.
“Penguatan pada empat dimensi ini terus kami dorong agar penyelenggaraan layanan pendidikan semakin bermutu,” ujar Mariman.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa objek penilaian IKK meliputi kebijakan pembangunan strategis di tingkat pusat dan daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menerima penghargaan ini. Semoga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kebijakan sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
