JAKARTAMU.COM | Forum Diskusi Sekolah Rukun Ramah Anak, Anti-Bullying dan Anti-SARA yang berlangsung di Perguruan Muhammadiyah 4 Cawang, Jakarta Timur, Sabtu 15 November 2025, menghadirkan penjelasan mengenai hubungan antara stabilitas keamanan dan pembangunan nasional. Ketua MUI Jakarta Timur, Dr. K.H. Didi Supandi, Lc., M.A, menguraikan bagaimana kebijakan Orde Baru membentuk pola pembangunan selama tiga dekade.
Sebagai pengantar, ia mengingatkan kembali bahwa Soeharto menerima gelar Bapak Pembangunan Indonesia pada tahun 1983 sebagai bentuk apresiasi atas program pembangunan yang dijalankan selama masa jabatannya. Dalam kurun 1969–1994, pemerintah menyusun dan melaksanakan serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang memperluas pembangunan sekolah, puskesmas, industri strategis nasional, jalan nasional, kawasan irigasi, waduk, embung, serta berbagai proyek pengendalian banjir.
Menurut Didi Supandi, pembangunan yang berlangsung pada masa itu berdiri di atas pengendalian keamanan yang sangat ketat.
“Jadi tidak ada pembangunan tanpa kerukunan. Salah satu konsekuensi zaman Orde Baru ketika Bapak Soeharto berkuasa itu kita dapat membangun negara ini dengan sangat baik, namun diakui kekurangannya pada satu sisi yaitu keamanan sangat ketat. Tetapi di sisi lain jika keamanannya longgar, yang muncul adalah keributan serta tidak tertib. Dengan bahasa lain, jika keamanannya tidak ketat, muncul potensi konflik-konflik sosial di masyarakat. Jika banyak konflik di masyarakat, maka itu adalah salah satu kendala untuk membangun,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan analogi sederhana mengenai situasi keamanan pada masa tersebut. “Di zaman Orde Baru pembangunan itu bagus walau kebebasan kurang. Misalnya kita mempunyai handphone. Agar aman, HP kita harus dipasang password yang berlapis-lapis. Di zaman Orde Baru, gerak berkurang itu jauh lebih aman selama 30 tahun,” kata Didi Supandi.
Memasuki era reformasi dan masyarakat digital, ia menilai adanya kebutuhan keseimbangan baru. Kebebasan berekspresi dan ruang gerak sosial yang lebih luas harus berjalan berdampingan dengan upaya menjaga ketertiban umum.
“Sekarang kita masuk dalam era reformasi modern, di mana harus ada keseimbangan antara pembangunan dengan kemerdekaan. Kebebasan masyarakat berekspresi harus diupayakan lebih concern lagi oleh pemerintah. Sekarang ini yang menjadi penting adalah terciptanya kerukunan dan keharmonisan di antara komponen bangsa,” ujarnya.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Milad Muhammadiyah ke-113 PCM Kramat Jati. Kegiatan hari pertama digelar pada 15 November 2025 dan dilanjutkan hari kedua pada Ahad, 16 November 2025 dengan agenda jalan santai dan berbagai lomba. Rangkaian peringatan akan ditutup pada Selasa, 18 November 2025 sebagai acara puncak.
