JAKARTAMU.COM | Penderitaan warga Palestina adalah produk bisnis. Sebuah laporan baru dari Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, menunjukkan perang di Gaza berjalan berdampingan dengan keuntungan finansial yang mengalir ke perusahaan-perusahaan global.
Dalam dokumen yang akan dirilis resmi pada 3 Juli 2025 di Jenewa, Albanese mengungkap keterlibatan korporasi besar dari sektor persenjataan, teknologi, hingga pariwisata, untuk mendukung pendudukan Israel.
Microsoft, Alphabet (induk Google), dan Amazon disebut memberi pemerintah Israel akses terhadap teknologi komputasi awan dan kecerdasan buatan. Dukungan ini memperluas kemampuan pengawasan dan pemrosesan data terhadap warga Palestina. IBM turut disorot karena melatih personel militer Israel dan mengelola basis data biometrik milik otoritas perbatasan Israel.
Platform Palantir Technologies disebut memperluas dukungan pada militer Israel sejak pecahnya serangan ke Gaza pada Oktober 2023. Perusahaan ini diyakini menyediakan sistem pemrosesan data yang digunakan untuk menentukan target secara otomatis, menggunakan program-program seperti Lavender, Gospel, dan Where’s Daddy?
Program jet tempur F-35 yang dijalankan Lockheed Martin melibatkan sedikitnya 1.600 perusahaan dari delapan negara. Leonardo dari Italia dan FANUC dari Jepang disebut sebagai pemasok utama dalam rantai produksi.
Perusahaan alat berat seperti Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo Group disebut dalam laporan karena alat mereka digunakan untuk menghancurkan rumah warga Palestina dan membangun pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Situs persewaan seperti Airbnb dan Booking juga ikut disebut karena mencantumkan properti di wilayah pendudukan, mendukung aktivitas komersial di atas tanah yang secara hukum internasional dinyatakan ilegal.
Jejak Modal dan Peran Investasi Global
Laporan Albanese juga menguraikan peran lembaga keuangan global. BlackRock dan Vanguard tercatat sebagai investor utama di sejumlah perusahaan yang terlibat, termasuk Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, dan Caterpillar.
Obligasi pemerintah Israel yang didukung bank-bank besar seperti Barclays dan BNP Paribas menjadi jalur pendanaan utama untuk perang. Lonjakan pengeluaran militer Israel yang mencapai 46,5 miliar dolar AS selama 2023–2024 mendorong keuntungan bagi sektor persenjataan dan mendorong nilai pasar Bursa Efek Tel Aviv hingga 179 persen.
Perusahaan asuransi global seperti AXA dan Allianz juga disebut menginvestasikan dana dalam bentuk saham dan obligasi yang terkait dengan pendudukan. Keuntungan mereka tidak datang dari produk, tapi dari keterlibatan finansial dalam sistem yang terus berjalan.
Menurut laporan itu, keterlibatan korporasi dalam pendudukan ilegal bisa melanggar hukum internasional. Mahkamah Internasional pada Juli 2024 telah menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum dan harus dihentikan secepatnya. PBB memberi tenggat hingga September 2025.
Laporan Albanese menyebut bahwa setiap transaksi bisnis yang memperpanjang atau mendukung pendudukan tersebut berpotensi termasuk dalam kejahatan internasional berdasarkan Statuta Roma. Negara-negara diminta untuk mencegah hubungan dagang dan investasi yang memperkuat situasi ilegal ini. (*)
Sumber: Artikel “UN report lists companies complicit in Israel’s ‘genocide’: Who are they?” Al Jazeera, 1 Juli 2025
