SELASA (1/7/2025) siang, pemandangan tak lazim terlihat di Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta. Alih-alih ruangan berpendingin udara atau aula resmi, kementerian baru itu menggelar konferensi pers di bawah pohon, tepat di depan Gedung C. Di sanalah Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi menyapa 28 jurnalis dari berbagai media nasional, baik cetak, daring, televisi, hingga radio.
Tanpa tedeng aling-aling, Viva Yoga mengajak para wartawan untuk menjadi mitra dalam menyosialisasikan berbagai program pembangunan transmigrasi. “Semua kita paparkan kepada wartawan dengan harapan diberitakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam suasana yang santai, konferensi pers siang itu justru menjadi ruang dialog terbuka soal arah pembangunan di kawasan transmigrasi. Salah satu yang disorot adalah program Ekspedisi Patriot dan Transmigrasi Patriot. Keduanya menggabungkan potensi riset, semangat gotong royong, dan pengabdian anak bangsa di wilayah-wilayah baru.
Untuk menyukseskan dua program ini, kementerian menggandeng berbagai perguruan tinggi ternama, mulai UI, ITB, UGM, IPB, Undip, ITS, hingga Unpad, serta beberapa kampus di Kepulauan Riau dan Merauke, Papua Selatan. “Kerja sama ini dilakukan untuk Ekspedisi Patriot dan Transmigrasi Patriot,” kata Viva Yoga.
Program ekspedisi itu telah mengumpulkan 2.000 personel muda yang akan dibagi ke dalam 400 tim kecil, masing-masing terdiri dari lima orang. Mereka akan disebar ke 154 kawasan transmigrasi untuk meneliti potensi lokal—dari kekayaan alam hingga budaya. Tak hanya dari dalam negeri, kolaborasi juga melibatkan para peneliti dari BRIN, Jerman, Jepang, dan China. “Semua ini demi kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Di bawah bayang-bayang pohon yang merunduk dan kesegaran alam Jakarta Selatan, suasana informal itu justru memperkuat pesan-pesan strategis yang disampaikan. Viva Yoga menekankan bahwa seluruh program ini merupakan bagian dari upaya menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menurunkan kemiskinan.
Salah satu contoh konkret upaya pemberdayaan transmigran adalah pemberian sertifikat hak milik (SHM) atas lahan. Langkah ini mendapat dukungan Komisi V DPR dan sudah dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat, di mana 1.120 SHM telah dibagikan kepada 690 kepala keluarga transmigran lokal.
“Hal-hal seperti inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat lewat para wartawan,” ujar Viva Yoga. (*)
