JAKARTAMU.COM | Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti angka kemiskinan di Konawe Utara yang mencapai 13,35 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 10 persen. Kondisi ini kontras dengan fakta bahwa wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel.
Menurut Budiman, banyak warga yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian kini kehilangan sumber penghidupan karena lahan mereka telah masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan. “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu kepada kami untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Baca juga: Warga Adat Jimbaran Wadul BP Taskin, Minta Hak Mereka Dikembalikan
Sebagai jalan keluar, Budiman mengusulkan skema koperasi tambang rakyat yang dinilai lebih memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Ia mencontohkan pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana aktivitas tambang emas dikelola melalui koperasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Budiman menambahkan, pihaknya akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara. Tujuannya, agar masyarakat bisa terlibat melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” tegasnya.
Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa banyak warga, termasuk nelayan, kini kesulitan bertahan hidup akibat kerusakan lingkungan di darat maupun laut. “Perusahaan punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lingkar tambang, khususnya di Konawe Utara,” kata Rakhmat.
Ia menjelaskan, pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan tambang telah membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, sehingga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Padahal, Konawe Utara disebut sebagai salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, dengan nilai Rp1,446 triliun pada 2024.
Baca juga: Kepala BP Taskin: Muhammadiyah Mampu Ubah Penerima Bansos Jadi Pengusaha
“Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” ujarnya.
Rakhmat menambahkan, dari 159 desa di Konawe Utara, terdapat sekitar 30 desa yang masuk lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang berkembang lebih besar jika skema pemberdayaan ekonomi lokal benar-benar dijalankan.
“Pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang agar lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutupnya.
