JAKARTAMU.COM | Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei Hamaneh menegaskan laporan media AS mengenai rincian kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat tidak akurat. Dia mengatakan inspeksi terhadap fasilitas Iran tidak akan dilakukan di luar kerangka hukum internasional dan hak-hak sah Iran.
Reuters sebelumnya melaporkan, Iran dan AS sedang bernegosiasi untuk memperbarui kerangka kerja nuklir yang mempertahankan elemen-elemen inti dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada tahun 2015. Kesepakatan yang diusulkan, yang disebut sebagai “JCPOA 2”, akan memperpanjang durasi kesepakatan menjadi 25 tahun dengan mekanisme verifikasi yang lebih ketat.
Sejumlah sumber Iran mengungkapkan bahwa dalam negosiasi tersebut, Iran bersedia membatasi jumlah stok uranium yang diperkaya dan jenis sentrifugal yang dioperasikan, dengan imbalan pengurangan sanksi yang signifikan. Meski demikian, Iran tetap menegaskan bahwa infrastruktur nuklirnya tidak akan dihancurkan, dan mereka menolak batasan pada program misil balistiknya, yang dianggap sebagai hak kedaulatan untuk pertahanan nasional.
Sementara itu, Iran juga mengecam sanksi terbaru yang dikenakan AS terhadap mitra dagang mereka. Iran menyatakan tekanan semacam itu tidak akan mengubah kebijakan negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Iran berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Proses diplomasi antara Tehran dan Washington telah mengalami kemunduran, termasuk penundaan putaran keempat pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung di Roma. Penundaan ini dipicu oleh perbedaan posisi yang diambil oleh pemerintah AS mengenai kerangka pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya.
Dengan situasi yang semakin kompleks, Iran tetap berusaha untuk menjaga hak-haknya sambil mencari jalan keluar dari ketegangan yang telah berlangsung lama terkait program nuklirnya. Sumber-sumber diplomatik Iran mengungkapkan harapan bahwa kesepakatan yang mendorong perdamaian dan stabilitas dapat dicapai, meskipun tantangan yang ada tetap signifikan.
Laporan ini mencerminkan dinamika yang terus berubah dalam hubungan internasional, terutama terkait isu nuklir yang menjadi perhatian utama dunia.
