JAKARTAMU.COM | Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ma’mun Murod Al Barbasy, S.Sos., M.Si, meminta Presiden Prabowo Subianto berani dan serius membenahi jajaran aparat penegak hukum. Hal ini disampaikan menyusul kontroversi ijazah mantan Presiden Jokowi yang sudah masuk ranah hukum.
Ma’mun Murod mengisyaratkan keraguannya terhadap kejujuran para penegak keadilan itu. “Prabowo harus berani membenahi para penegak hukum itu,” kata Ma’mun Murod dalam pengajian Hari Bermuhammadiyah yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, selama 10 tahun dipimpin presiden yang ijazahnya dipermasalahkan itu, Indonesia mengalami kerusakan yang sistematis. “Bangsa ini rusak selama dipimpin Jokowi,” tandasnya.
Bagi mereka yang mengerti, akan membaca bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto saat ini karena sebelumnya telah terjadi inefisiensi. Ma’mun lalu mencontohkan praktik inefisensi di masa pemerintahan Jokowi. Dia berharap Prabowo berani dan serius mengganti para penegak hukum.
Demokrasi dalam Poltik
Demokrasi dalam politik seharusnya menghasilkan beberapa hal positif. Salah satunya adalah pemerintahan yang lebih legiitima dan berpihak pada rakyat.
Selain itu, demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan melindungi kebebasan serta hak asasi manusia.
Demokrasi dalam politik, dengan prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik, juga dapat membawa peningkatan kesejahteraan.
Hal ini karena demokrasi memungkinkan penegakan hukum yang adil, kebebasan individu, dan akses informasi, yang mendukung kegiatan ekonomi yang sehat dan peningkatan kualitas hidup.
Stabilitas politik yang dihasilkan dari demokrasi juga memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Hanya saja, demokrasi yang dipraktikkan 2 periode kepemimpinan di Indonesia hasilnya berlawanan. “Demokrasi jauh dari yang dihasilkan,” kata Ma’mun.
Politik Pragmatisme
Lebih jauh lagi Ma’mun mengatakan dua periode kepemimpinan Joko Widodo, politik pragmatisme sangat dominan. Penyakit pragmatisme menjalar luar biasa. Kebenaran dikalahkan terus.
“Pejabat yang ingin naik pangkat atau orang yang ingin menjadi pejabat harus menjilat,” katanya,
Sekadar mengingatkan politik pragmatisme dalam politik bisa dipahami sebagai penerapan langsung dari prinsip-prinsip pragmatisme dalam filsafat, di mana tindakan politik dievaluasi berdasarkan akibat praktis yang dihasilkannya.
Pragmatisme dalam politik bisa dianggap sebagai sebuah pendekatan yang mengutamakan hasil nyata dan manfaat praktis dalam pengambilan keputusan politik.
Ma’mun Murod mengingatkan teori pragmatisme bukan satu-satunya dan ia meyakini tidak selamanya politik pragmatisme menang. “Pada suatu saat kebenaran akan menggantikannya,” ujarnya.
