JAKARTAMU.COM | Di tengah angka kemiskinan yang terus membayangi Indonesia, 9,36 persen menurut Badan Pusat Statistik per Maret 2024, dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), tetap menjadi jangkar sosial. Mereka bukan sekadar simbol identitas keagamaan, melainkan penggerak sosial-ekonomi yang merawat harapan di akar rumput.
“Islam bukan hanya ibadah ritual, tapi juga gerakan sosial yang membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan,” ujar Ahmad Najib Burhani, peneliti LIPI, dalam bukunya Muhammadiyah Jawa (2010). Pandangan ini merefleksikan garis perjuangan Muhammadiyah sejak kelahirannya di tangan KH Ahmad Dahlan pada 1912: tajdid (pembaruan) dan pemberdayaan.
Gerakan Muhammadiyah: Dari Rumah Sakit ke Baitul Mal
Sejak awal, Muhammadiyah mengusung amal usaha yang menyasar dua sektor vital: pendidikan dan kesehatan. Dalam Sejarah Muhammadiyah karya Alfian (1989), disebutkan bahwa KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah modern agar umat Islam melek ilmu, sebab kebodohan adalah akar kemiskinan.
Kini, amal usaha Muhammadiyah membentang dari 172 perguruan tinggi, 1.364 sekolah menengah, hingga 117 rumah sakit (data PP Muhammadiyah, 2023).
Tidak hanya itu, melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), mereka mengelola miliaran rupiah untuk program ekonomi umat. Laporan Lazismu 2022 mencatat dana zakat yang terhimpun mencapai Rp665 miliar, sebagian diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Strategi kami bukan sekadar karitas, tapi empowerment,” kata Hilman Latief, Ketua Lazismu, dalam wawancara yang dikutip dari Jurnal Al-Tahrir (2020). Model ini mendorong warga miskin untuk mandiri lewat usaha mikro dan pelatihan keterampilan.
NU dan Tradisi Kerakyatan: Pesantren sebagai Poros Ekonomi
Sementara itu, Nahdlatul Ulama, yang berdiri pada 1926, menempuh jalur berbeda. Mereka membangun basis sosial lewat pesantren. Menurut Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2001), NU menjadikan pesantren sebagai ruang pemberdayaan: dari pengajian kitab kuning hingga pengembangan koperasi dan pertanian.
Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) juga menjadi motor gerakan ekonomi NU. Laporan NU Care-Lazisnu tahun 2022 menunjukkan pengumpulan zakat mencapai Rp600 miliar. Sebagian dialokasikan untuk program kemandirian pesantren dan Santripreneur—mencetak santri wirausaha.
“Pesantren harus menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis komunitas,” ujar KH Said Aqil Siradj dalam Muktamar NU ke-33 (2015). Gagasan ini kini diterjemahkan lewat program Ekosistem Pesantren Berdaya yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, dan teknologi.
Persamaan Visi, Beda Strategi
Kedua organisasi ini menempuh jalur berbeda tapi berpangkal pada semangat yang sama: Islam sebagai rahmat sosial. Muhammadiyah mengandalkan pendekatan modern yakni sekolah, universitas, rumah sakit, sementara NU menekankan tradisi dan basis komunitas pesantren. Meski begitu, keduanya kini mulai beririsan. Digitalisasi zakat dan program ekonomi kreatif menjembatani tradisi dengan modernitas.
Namun, efektivitas keduanya tak lepas dari kritik. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Sosiologi Agama (2021) menyebut bahwa sebagian program masih bersifat charity oriented, belum sepenuhnya structural empowerment. Tantangan lainnya adalah fragmentasi data dan keterbatasan kolaborasi dengan pemerintah.
Krisis Spiritual dan Agenda Ekonomi Umat
Kehadiran Muhammadiyah dan NU di ruang sosial-ekonomi bukan sekadar menambal luka kemiskinan. Ini adalah respons atas krisis spiritual di tengah kapitalisme global. “Kemiskinan bukan hanya soal perut, tapi juga soal martabat,” tulis Syafi’i Ma’arif dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan (2015). Spirit ini yang mengilhami dua organisasi ini untuk menjadikan zakat, wakaf, dan pendidikan sebagai senjata melawan ketimpangan.
Dalam peta Indonesia modern, di mana guncangan ekonomi global kerap menghantam kelas bawah, peran Muhammadiyah dan NU bukan lagi sekadar historis, tapi kian strategis. Pertanyaannya: mampukah keduanya menyeimbangkan akar tradisi dengan tuntutan inovasi? (*)
