JAKARTAMU.COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampilkan tersangka dalam konferensi pers terbaru pasca operasi tangkap tangan. Hal ini dilakukan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku.
“Rekan-rekan mungkin bertanya,...
Oleh Mukhlish Muhammad Maududi | Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Jakarta Selatan dan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
GELOMBANG kritik terhadap pengesahan KUHAP baru pada 18 November 2025 memunculkan fenomena aktual yang menghangatkan ruang publik. DPR dan...
