mahkamah konstitusi

Oleh Mukhlish Muhammad Maududi | Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Jakarta Selatan dan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA GELOMBANG kritik terhadap pengesahan KUHAP baru pada 18 November 2025 memunculkan fenomena aktual yang menghangatkan ruang publik. DPR dan...

JAKARTAMU.COM | Ahmad Martin Hadiwinata dari FIAN Indonesia menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah membuka ruang sistematis bagi alih fungsi kawasan pertanian dan perampasan sumber-sumber agraria. Karena itu dia fokus pada dua...

JAKARTAMU.COM | Ketua YLBHI M Isnur melontarkan kritik tajam terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang menurutnya telah menjadi dalih untuk merampas ruang hidup warga, menyingkirkan prosedur hukum, dan melibatkan aparat militer dalam konflik sipil. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi...

JAKARTAMU.COM | Delapan organisasi masyarakat sipil bersama 13 individu, termasuk warga terdampak dan guru besar, resmi menggugat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Permohonan judicial review itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat...

JUMAT, 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan revolusioner sekaligus kontroversial atas permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohonnya adalah Aisyah Mochtar, biduan dangdut yang tenar dengan nama Machica dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan. Dalam...

Oleh: Dwi Taufan Hidayat, Sekretaris Korp Alumni PW IPM/IRM Jawa Tengah JAKARTAMU.COM | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terkait masa jabatan kepala desa memberikan dampak strategis terhadap dinamika perpolitikan di tingkat daerah dan nasional, serta berpotensi menimbulkan...

JAKARTAMU.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) mengawali tahun 2025 dengan kejutan besar. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang untuk menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen menggemparkan jagat politik Indonesia. Ini adalah keputusan bersejarah mengingat tidak kurang...

JAKARTAMU.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pada Pilpres 2029 ada peluang lebih banyak calon presiden yang dapat berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden. Selama ini, ambang batas atau presidential threshold...

JAKARTAMU.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 206 gugatan hasil Pilkada 2024 hingga Selasa (10/12/2024) siang. Berdasarkan laman/website MK, ke-206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK itu terdiri atas 166 gugatan hasil pemilihan bupati, 39 gugatan pemilihan wali kota, dan...