JAKARTAMU.COM | Demokrasi dalam praktik politik modern lebih dipahami sebagai sistem pemilihan yang bertumpu pada prosedur. Pemilu berlangsung secara berkala dalam periode waktu tertentu dengan melibatkan parsisipasi aktif warga negara secara langsung. Praktik ini mengadopsi sisten pemilihan negara kota di Yunani.
Sistem ini dikampanyekan sedemikian rupa sebagai antitesis praktik politik yang dihegemoni gereja di Eropa pada masa itu. Demokrasi kala itu tidak hanya menempatkan rakyat sebagai pengambil keputusan tertinggi, tetapi juga menghilangkan sama sekali peran gereja. Demokrasi tidak memberikan tempat bagi gereja. Itulah cikal bakal demokrasi liberal sekuler sekaligus titik lemah yang diwariskan kepada dunia di masa kini, termasuk di Indonesia.
Menurut guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dra. Chusnul Mariyah, M.Sc., Ph.D., demokrasi memerlukan fondasi moral yang mampu mengarahkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan publik. Gagasan tersebut terus menerus disampaikannya melalui berbagai forum dan kesempatan.
Dalam Pengajian Hari Bermuhammadiyah PWM DKI Jakarta, Sabtu (6/6/2026) misalnya, guru besar Universitas Indonesia asal Babat, Lamongan, Jawa Timur itu mengajak hadirin melihat demokrasi dari sudut pandang yang lebih mendasar, yakni hubungan antara kekuasaan, etika, dan tauhid.
Menurut Chusnul, salah satu persoalan yang berkembang dalam praktik demokrasi modern adalah semakin kuatnya orientasi pragmatis dalam politik. Ukuran keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemenangan, penguasaan jabatan, atau kemampuan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, pertanyaan tentang nilai dan moralitas politik menjadi semakin jarang dibahas.
“Pemerintahan Prabowo ini berbasis tauhid atau tidak? Kita ini repot kalau mau mengkritik Prabowo karena katanya nanti yang naik Gibran,” ujar Chusnul.
Chusnul mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Dalam pandangannya, dukungan maupun kritik terhadap pemerintah semestinya didasarkan pada penilaian terhadap kebijakan, etika, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan karena pertimbangan kalkulasi politik jangka pendek.
Chusnul meyakini tauhid bukan hanya keyakinan teologis yang bersifat pribadi. Lebih dari itu tauhid melahirkan kesadaran bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara moral. Karena itu, politik tidak boleh dilepaskan dari nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan keberanian untuk mengoreksi penyimpangan.
Pandangan tersebut menjadi dasar kritiknya terhadap kecenderungan demokrasi liberal sekuler yang berkembang di banyak negara. Dalam sistem yang terlalu menekankan prosedur dan kompetisi politik, nilai moral sering ditempatkan sebagai urusan pribadi. Politik kemudian bergerak mengikuti logika elektoral, kepentingan kelompok, dan transaksi kekuasaan.
Chusnul melihat Muhammadiyah memiliki modal penting untuk menawarkan alternatif. Organisasi ini dibangun di atas tradisi pendidikan, gerakan sosial, dan pemahaman keagamaan yang menempatkan tauhid sebagai landasan seluruh aktivitas kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, ia berpesan kepada Muhammadiyah, khususnya PWM DKI Jakarta, agar mulai menyiapkan kader-kader yang mampu memasuki ruang-ruang kekuasaan pada satu hingga dua dekade mendatang. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknokratis atau kompetensi profesional, tetapi juga pembentukan karakter dan integritas.
Chusnul meyakini kader Muhammadiyah memiliki peluang untuk menghadirkan corak politik yang berbeda. Ketika banyak aktor politik bergerak dalam kerangka pragmatis, kader yang tumbuh dalam tradisi tauhid diharapkan membawa orientasi etis yang lebih kuat dalam pengambilan kebijakan publik. “Demokrasi memerlukan nilai yang menjadi penuntun arah. Tanpa fondasi moral, demokrasi dapat berjalan secara prosedural tetapi kehilangan kemampuan menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas. Itulah tugas kita semua, terutama Muhammadiyah,” kata dia.
