Fakta ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas BoP dalam menghentikan kekerasan di lapangan. Sejumlah analis percaya bahwa tanpa tekanan politik dan ekonomi yang nyata terhadap mereka yang terus melakukan operasi militer, forum perdamaian berisiko menjadi simbol diplomatik tanpa kekuatan koersif.
Kritik juga muncul karena struktur BoP dianggap belum sepenuhnya memberikan posisi yang setara bagi perwakilan Palestina dalam pengambilan keputusan strategis, sementara Israel tetap menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Di dalam negeri, wacana publik telah muncul mengenai sumber pendanaan dan kontribusi Indonesia dalam kerangka BoP dan sejauh mana partisipasi tersebut benar-benar berdampak pada perlindungan warga sipil Palestina.
Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan bahwa keterlibatan ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, memainkan peran langsung dalam solusi, bukan hanya sebagai pengamat. Tetapi ketika kita berada di barisan BoP, langkah-langkah yang diambil tampak lemah terhadap keputusan dan tindakan Trump. Dunia tentu akan menilai Indonesia berpihak pada Donald Trump, yang jelas menunjukkan sikap tidak pernah serius mendukung kemerdekaan Palestina.
Di sinilah gerakan Non-Blok kembali berperan. Prinsip kemerdekaan aktif berakar pada kepemimpinan Soekarno sejak 18 Agustus 1945 dan ditegaskan pada Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada 18-24 April 1955. Sepuluh Prinsip Bandung dengan tegas menolak kolonialisme dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum apa pun, termasuk BoP, harus tetap berlandaskan anti-kolonialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa.
Al-Qur’an sendiri memberikan peringatan moral dan prinsip-prinsip etika yang bertentangan sebagaimana Surat Al-Baqarah 190.
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
“Berperanglah di jalan Allah saja melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
Ayat yang diwahyukan sekitar tahun 624 M ini menekankan bahwa membela diri dibenarkan. Sebaliknya agresi dan melampaui batas dilarang. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menuntut diakhirinya serangan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
Situasi lapangan saat ini menunjukkan kesenjangan antara forum perdamaian dan realitas militer. Kerja sama Indonesia dalam neraca pembayaran boleh jadi dilihat sebagai upaya diplomatik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk Israel dan negara-negara pendukung utamanya.
Selama serangan militer terus terjadi dan korban sipil terus terjadi, perjuangan diplomatik tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Dalam situasi ini, sikap Indonesia harus tetap konsisten, aktif dalam diplomasi, teguh dalam prinsip, dan membela kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat sejarah dan konstitusi.
Strategi Pendanaan sebagai Kekuatan
Salah satu penting di tengah kompleksitas geopolitik dan tarik-menarik kepentingan global adalah masalah pendanaan. Kekuatan finansial dalam realitas politik modern menentukan arah kebijakan, kekuatan militer, dan daya tawar diplomatik. Anggaran pertahanan senilai ratusan miliar dolar dapat dengan mudah diubah menjadi persenjataan mutakhir, sistem pertahanan berlapis, dan teknologi militer canggih.
Bukankah ironi ketika beberapa negara mampu mengalokasikan dana besar untuk memperkuat mesin perang, termasuk Israel, rakyat Palestina masih bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional hanya untuk bertahan hidup?
