Oleh Joko Sumpeno | Jurnalis Senior Jakartamu.com
ISU kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu muncul pada bulan September. Dari ancaman laten narasi berkembang memunculkan istilah PKI Gaya Baru, menurut siapa saja. Tapi ketika ditelusuri, tak ada bukti yang betul-betul telanjang.
Narasi tentang PKI Gaya Baru umumnya mengacu pada dugaan keberadaan kelompok yang dianggap mewarisi ideologi PKI lama, tapi bekerja dengan strategi berbeda: masuk lewat institusi, menguasai media, hingga menyusup ke ormas. Mereka disebut tak lagi mengangkat senjata seperti 1948 atau 1965, melainkan memainkan wacana dan persepsi publik.
Kecurigaan biasanya diarahkan kepada individu atau kelompok yang berani menggugat narasi resmi sejarah 1965, menuntut rehabilitasi korban, atau mengkritik keras stigma “bahaya laten PKI”.
Tanda-tanda yang disebut cukup berulang: masuk sistem pemerintahan, menggeser narasi sejarah lewat media atau forum akademik, dan mendesak pemulihan citra PKI. Forum Persatuan Purnawirawan bahkan pernah mengingatkan soal kemungkinan ideologi lama “berkamuflase” dalam wajah baru.
Namun hingga kini, tak ada penelitian akademis yang mampu menunjuk siapa tokoh sentral PKI Gaya Baru, di mana basis pelatihannya, atau apa jaringan internasional yang menopangnya. Bahkan aparat keamanan beberapa kali menegaskan kabar “rencana PKI Gaya Baru” hanyalah hoaks yang diproduksi untuk menimbulkan keresahan.
Sejarah memang memberi latar. Anton E. Lucas dalam Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi (1989) mencatat bagaimana aliran sosialisme dan komunisme ikut mewarnai pergolakan Brebes, Pemalang, dan Tegal pasca-Proklamasi. Namun itu konteks 1940-an. Belum ada jembatan akademik yang menghubungkan pengalaman itu dengan isu PKI Gaya Baru hari ini.
Istilah PKI Gaya Baru lebih tepat disebut mitos politik ketimbang realitas organisasi. Ia berfungsi sebagai stigma, amunisi untuk menyerang lawan, dan alarm yang mudah dibunyikan tiap kali suhu politik memanas.
Dan dari stigma inilah, muncul tuduhan paling populer: Presiden Joko Widodo disebut-sebut sebagai komunis, bahkan kader PKI Gaya Baru.
Jokowi Terindikasi Komunis?
Isu itu berulang kali mencuat di media sosial, forum ormas, hingga mimbar politik. Jokowi anak PKI, atau paling tidak simpatisan. Begitu bunyi narasinya. Pertanyaannya, adakah bukti akademis, atau hanya propaganda?
Label komunis dalam politik Indonesia sudah seperti mantra. Sejak peristiwa 1965, istilah itu melekat sebagai stigma untuk melemahkan lawan. Historikus Robert Cribb dalam The Indonesian Killings 1965–1966 (1990) menulis, antikomunisme di Indonesia bukan hanya ideologi negara, melainkan bahasa politik yang efektif untuk mendeligitimasi oposisi.
Setengah abad kemudian, bahasa itu tetap dipakai. Jokowi, yang lahir di Surakarta tahun 1961, secara kronologis bahkan masih berusia empat tahun ketika PKI dibubarkan. Namun fitnah itu tetap menempel, terutama setelah ia terpilih sebagai presiden dua periode.
Penelusuran Greg Fealy dan Katharine McGregor dalam Inside Indonesia (2010) menunjukkan narasi kebangkitan PKI kerap diproduksi ulang kelompok politik kanan saat suhu politik memanas. Tuduhan itu diperkuat media sosial, yang menurut Ross Tapsell dalam Media Power in Indonesia (2017), menjadi arena subur bagi penyebaran disinformasi.
Contoh konkret terjadi pada 2014. Spanduk dan selebaran yang menuding Jokowi anak PKI tersebar di Solo dan Jakarta. Namun laporan lain pada 25 Agustus 2014 yang meneliti arsip dokumen dan mewawancarai keluarga Jokowi menemukan: tidak ada catatan keterlibatan ayah atau ibunya dengan PKI.
Akademisi lain juga sejalan. Ariel Heryanto dalam Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture (2014) menyebut label komunis pasca-1998 lebih berfungsi sebagai alat mobilisasi ketakutan ketimbang identitas politik nyata. Martin van Bruinessen (2013) menegaskan tidak ada organisasi komunis yang secara resmi hidup kembali pasca-Reformasi. Sementara Thomas Power dalam Social Media and the 2019 Indonesian Elections (ISEAS, 2019) menulis isu PKI hanyalah weaponized rumor—isu politis yang dipersenjatai untuk delegitimasi Jokowi di mata pemilih Muslim.
Jokowi sendiri berulang kali membantah. Pada 2017, ia bahkan mengunggah akta kelahiran ayahnya untuk meredam tuduhan anak PKI. Namun isu itu tetap bergulir, menandakan bukan soal bukti, melainkan soal persepsi politik.
Simpul Sementara
PKI Gaya Baru dan tuduhan Jokowi komunis berkelindan sebagai bayangan politik. Keduanya lebih hidup sebagai stigma daripada realitas. Tidak ada karya ilmiah, arsip sejarah, maupun penelitian independen yang membuktikan keterlibatan Jokowi dalam jaringan PKI, baik lama maupun gaya baru.
Ada yang mengatakan narasi ini adalah reproduksi dari bahasa politik Orde Baru, kini dihidupkan kembali lewat media sosial. Ia bekerja bukan untuk membongkar fakta, melainkan untuk menggerakkan sentimen.
Seperti ditulis Benedict Anderson dalam Violence and the State in Suharto’s Indonesia (2001), stigma komunis adalah “senjata paling murah” dalam politik Indonesia. Senjata itu kini diarahkan pada Jokowi. Betulkah ia komunis? Hingga kini, jawabannya tetap: tidak ada bukti. (*)
