JAKARTAMU.COM | Penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menuai kritik tajam dari tokoh masyarakat sipil. Mereka menilai negara gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya, ditandai lambannya distribusi bantuan, wilayah yang masih terisolasi, serta kebijakan anggaran yang dinilai salah arah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut tragedi yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada kebijakan negara. Ia menilai bencana di tiga wilayah Sumatera mempertegas rangkaian tragedi kemanusiaan di berbagai daerah lain yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional.
“Kita mengalami tragedi kemanusiaan akibat kriminalisasi, radikalisasi, dan terorisme politik. Berbagai PSN, termasuk proyek Makan Bergizi Gratis, harus segera dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk korban bencana. Agama bukan tugas langitan, melainkan komitmen kemanusiaan,” ujar Busyro.
Baca juga: Keluarga Besar ITS Salurkan Bantuan Bencana Sumatera Rp300 Juta
Di tengah lemahnya respons negara, solidaritas warga dinilai justru menjadi penopang utama bagi korban bencana. Akademisi hukum tata negara Feri Amsari dari Themis Indonesia menilai pemerintah merespons bencana dengan kacamata politik, bukan kemanusiaan.
“Pembahasan malah diframing sebagai persaingan tiga kubu politik. Presiden tidak peka dan gagap. Logistik menumpuk, distribusi tidak merata, dan cara kerja pengurus negara justru bertolak belakang dengan rakyat,” kata Feri.
Feri juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut seluruh aliran listrik di Aceh telah pulih. Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Ia bahkan menilai situasi ini berpotensi sebagai pelanggaran konstitusional karena negara mengabaikan keselamatan dan hak dasar warga.
“Listrik masih padam, internet terbatas, dan banyak wilayah tetap terisolasi. Presiden terlena dengan laporan para menterinya tanpa melihat kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Baca juga: Lazismu DKI-CSM Cargo Sediakan Pengiriman Bantuan Gratis ke Wilayah Bencana Sumatera
Kritik serupa disampaikan Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII). Ia mengaitkan lambannya penanganan banjir dengan kebijakan efisiensi anggaran Presiden yang berdampak pada kinerja lembaga seperti BMKG dan BNPB, termasuk perawatan alat deteksi dan sistem peringatan dini.
Agus juga menyinggung fokus pemerintah pada PSN, terutama proyek Makan Bergizi Gratis, yang dinilai membuka ruang perburuan rente. “Negara telah gagal melindungi rakyat. Batas maksimal kedaruratan 14 hari sudah terlampaui, tetapi masih banyak wilayah terisolasi,” katanya.
Menurut Agus, daya rusak bencana di Sumatera sangat besar sehingga seharusnya mendapat prioritas anggaran. Ia menilai penetapan status bencana nasional menjadi langkah mendesak agar distribusi logistik, pengerahan alat berat, dan pembukaan akses ke wilayah terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Sejalan dengan itu, 21 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Posko Nasional untuk Sumatera menegaskan perlunya langkah luar biasa dari Presiden. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional, sekaligus mengerahkan logistik kebutuhan pokok, bahan bakar, obat-obatan, kebutuhan khusus perempuan dan anak, layanan bagi penyandang penyakit kronis, hunian layak bagi pengungsi, serta dukungan aparat, transportasi, dan alat berat untuk membuka isolasi wilayah dan membersihkan area terdampak.
