YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Jumlah lansia di Indonesia terus bertambah. Dengan kemampuan ekonomi yang cenderung menurun seiring usia, keberadaan mereka perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itulah pemerintah menggandeng PP ‘Aisyiyah dalam pengembangan layanan perawatan serta pemberdayaan lansia.
Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, mengatakan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menuntut penguatan berbagai program pendampingan dan pemberdayaan. Menurut dia, ‘Aisyiyah selama ini telah mengembangkan berbagai layanan bagi lansia dari tingkat pusat hingga ranting.
Salah satu program yang sedang diperkuat adalah pengembangan caregiver melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, disusun pula modul pelatihan caregiver untuk meningkatkan kualitas pendampingan lansia.
“Harapannya para lansia tidak hanya dapat menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera, tetapi juga tetap produktif serta memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya,” kata Tri dalam diskusi bertajuk “Caregiver Lansia untuk Meningkatkan Kehidupan Lansia yang Bermartabat” yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama PP ‘Aisyiyah di Kantor PP ‘Aisyiyah, Yogyakarta, Senin (8/6/2026).
Koordinator Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Widaryatmo, menilai langkah yang dilakukan ‘Aisyiyah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan care economy.
“Pemikiran ‘Aisyiyah tentang pemberdayaan lansia sangat luar biasa, inline dengan apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan care economy,” ujarnya.
Widaryatmo menjelaskan hasil kajian pemerintah melalui National Transfer Accounts (NTA) menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan banyak negara lain. Di sejumlah negara, konsumsi masyarakat cenderung meningkat pada usia lanjut karena ditopang sistem jaminan sosial yang kuat. Sebaliknya, di Indonesia konsumsi lansia justru menurun seiring bertambahnya usia.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak berarti kebutuhan lansia berkurang. Penurunan konsumsi lebih disebabkan keterbatasan sumber daya ekonomi dan belum optimalnya perlindungan sosial pada masa tua. Ia juga menyoroti praktik pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) saat terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga dana tersebut tidak lagi tersedia ketika seseorang memasuki usia lanjut.
“Ia menambahkan bahwa beban untuk membiayai lansia bukan suatu yang murah, perlu biaya banyak yang perlu dipikirkan bersama terutama bagi lansia yang merupakan lansia tanpa jaminan pensiun,” ujarnya.
Karena itu, Widaryatmo menilai upaya pemberdayaan perlu diperkuat agar lansia tetap memiliki kesempatan hidup mandiri dan produktif.
Dalam kesempatan yang sama, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/Bappenas, Dwi Rahayuningsih, memaparkan bahwa pengembangan care economy diarahkan untuk memperluas layanan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan masyarakat adat.
Dwi mengungkapkan bahwa beban perawatan saat ini masih banyak ditanggung perempuan. Berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023, sebanyak 11,6 persen lansia di Indonesia membutuhkan perawatan dan pendampingan, tetapi hanya sebagian kecil yang dapat mengakses layanan profesional.
“Sebagian besar perawatan masih diberikan oleh keluarga dan sebagian besar yang memberikan perawatan adalah perempuan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana perempuan bisa bekerja secara produktif dan memperoleh penghasilan,” jelasnya.
Menurut Dwi, pemerintah tidak bermaksud menghapus peran unpaid care worker yang selama ini menjadi bagian dari budaya keluarga Indonesia. Pemerintah justru ingin memberikan pengakuan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para pemberi layanan perawatan, sekaligus mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.
Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai layanan pendukung, seperti daycare lansia dan layanan perawatan lainnya, agar keluarga memiliki akses terhadap caregiver profesional.
Dwi menegaskan pengembangan ekonomi keperawatan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Organisasi masyarakat, rumah sakit, perguruan tinggi, hingga lembaga pelatihan caregiver dinilai perlu dilibatkan sejak tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Majelis Kesejahteraan Sosial PP ‘Aisyiyah, RS PKU Kota Yogyakarta, Unisa Yogyakarta, YAKKUM, STIKES Bethesda, SIGAB Indonesia, dan Daycare Lansia ‘Aisyiyah Condongcatur.
