JAKARTAMU.COM | Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, memberikan tanggapan terkait kegagalan keberangkatan haji furoda pada tahun ini. Menurut Haedar, masalah utama terletak pada keputusan otoritas Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda untuk para calon jemaah.
“Kita tidak bisa memaksa pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota atau mempertahankan kuota yang ada,” ujar Haedar di Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (3/6/2025).
Haedar menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam hal pengaturan visa haji. “Ke depan, perlu ada hubungan yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait di Saudi agar proses pemberian visa dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa sejak awal, biro perjalanan haji harus transparan kepada calon jamaah mengenai ketidakpastian pengeluaran visa haji furoda. “Penting untuk memberi pemahaman bahwa tidak semua jamaah akan mendapatkan visa, terutama karena visa furoda sering diterbitkan mendekati waktu keberangkatan, tergantung kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi,” tambahnya.
Haedar mencontohkan, jika biasanya kuota visa furoda untuk satu travel mencapai 1.000 orang, bisa saja berkurang menjadi 500 orang, yang tentu akan mempengaruhi jumlah keberangkatan jemaah.
Meski demikian, Haedar mengingatkan agar polemik terkait kegagalan ini diselesaikan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan keributan. “Jangan sampai ada anggapan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia kacau. Proses ini memang seperti itu,” tegasnya.
Haedar juga mengimbau kepada biro perjalanan haji furoda untuk segera memberikan solusi kepada jamaah yang gagal berangkat. “Jika misalnya 75 persen calon jamaah berhasil mendapatkan visa dan 25 persen gagal, travel harus segera mencari solusi untuk masalah tersebut,” tandasnya.
