BULUNGAN, JAKARTAMU.COM | Pendekatan transmigrasi nasional saat ini sudah berubah, dan daerahnya tidak lagi memprioritaskan penempatan penduduk dari luar. Itu sebabnya Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala menyatakan menolak rencana pembukaan kawasan transmigrasi baru di wilayahnya.
”Transmigrasi sekarang bukan sebaran penduduk, melainkan soal kolaborasi keahlian, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan keterampilan lainnya,” ujar Ingkong kepada wartawan, dikutip dari Liranews.com Minggu (3/8/2025).
Ingkong menjelaskan, Kaltara terakhir kali menerima transmigran pada 2017–2018, dalam program transmigrasi lanjutan. Namun, seleksi kala itu dilakukan dengan ketat. Para pendatang harus memiliki keahlian yang relevan dan berasal dari daerah yang telah dibina.
“Kita tidak ingin yang datang justru menjadi beban. Karena itu, kami terapkan skema 50 persen penduduk lokal dan 50 persen dari luar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat sebaiknya fokus memperbaiki kawasan transmigrasi yang sudah ada, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan tanggul. Menurutnya, perhatian juga perlu diarahkan ke desa-desa lama dan masyarakat lokal di Kaltara yang masih menghadapi persoalan legalitas lahan.
“Jangan sampai masyarakat lokal merasa ditinggalkan. Mereka punya kemampuan dan semangat bertani yang sama,” katanya.
Ingkong juga mengingatkan bahwa sejak program transmigrasi dimulai pada 1970-an, jumlah transmigran di Kaltara sudah cukup besar. Karena itu, ia mengimbau warga agar tidak terpengaruh isu-isu yang tidak berdasar.
”Tidak ada lagi program transmigrasi baru di Kaltara. Masyarakat tidak perlu cemas,” tutupnya.
