JAKARTAMU.COM | Transformasi BPR Matahari Artadaya menjadi BPR Syariah Matahari (BSM) adalah langkah besar dalam upaya Muhammadiyah membangun kekuatan ekonomi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut keberadaan BPR Syariah Matahari perlu diarahkan agar menjadi teladan bagi lembaga-lembaga keuangan Muhammadiyah lainnya yang kini tersebar di berbagai daerah.
”Sekarang ada lebih dari seratus BPR yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, sebagian besar kondisinya belum sehat. Karena itu saya berharap BPR Syariah Matahari (BSM) bisa menjadi role model,” ujarnya dalam peluncuran BSM di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka), Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Muhadjir menjelaskan, keputusan untuk menjadikan ekonomi sebagai pilar baru Muhammadiyah sejajar dengan pendidikan dan kesehatan baru diambil pada Muktamar 2014 di Makassar. Namun setelah sepuluh tahun berjalan, pilar ini belum berkembang sebagaimana diharapkan, salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang memperlambat langkah-langkah konsolidasi.
Baca juga: OJK: BSM Bisa Jadi Bank Syariah Muhammadiyah Tanpa Ganti Nama
Dia menjelaskan, KH Ahmad Dahlan sejak awal sudah menaruh perhatian besar pada urusan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah itu mengirim dua anaknya ke luar negeri. Irfan Dahlan dikirim ke Pakistan untuk mempelajari gerakan tajdid. Namun perjalanan hidupnya berakhir di Thailand karena tidak diizinkan pulang ke Indonesia. Dari keturunan Irfan lahirlah Prof. Winai Dahlan, tokoh besar industri halal di Thailand yang kini menguasai jalur ekspor halal ke Tiongkok dan Timur Tengah.
Sementara itu, satu anak lagi Abdul Hamid, dikirim ke Eropa untuk belajar bisnis. Sekembalinya ke tanah air pada 1918, ia sudah menjadi importir sepeda—barang yang pada waktu itu masih termasuk barang mewah. Ia juga mendirikan pabrik sarung dengan pasar ekspor sampai Kamboja dan Bangladesh. Kemampuan wirausaha itu membuatnya dipercaya sebagai Bendahara PP Muhammadiyah pada 1937 di masa kepemimpinan KH Mas Mansur. Dari sini Muhadjir menyimpulkan, gagasan membangun ekonomi Muhammadiyah sebenarnya sudah ada sejak era awal organisasi ini.
Setelah kemerdekaan, arah itu meredup. Anak-anak Muhammadiyah yang memperoleh akses pendidikan lebih memilih masuk birokrasi ketimbang terjun ke dunia usaha. Dari sinilah proses korporatisasi dalam tubuh Muhammadiyah menguat.
Baca juga: Bank Syariah Muhammadiyah: Sudah Terlalu Lama Sektor Keuangan Jadi Milik Segelintir Elite
Muhadjir menyebut fenomena itu terus berlanjut di era Orde Baru, ketika banyak kader Muhammadiyah menempati posisi penting di birokrasi, terutama di Kementerian Agama.
Kecenderungan Muhammadiyah masuk dalam birokrasi juga berimbas pada gaya organisasinya yang semakin struktural dan birokratis, berbeda dengan NU yang menurutnya lebih egaliter. Hal itu membuat proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah kerap bergantung pada struktur formal.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kesadaran baru bahwa ekonomi harus ditopang secara lebih serius. Muhadjir berharap BSM menjadi penopang tersebut, berperan sebagai perintis sekaligus penggerak model ekonomi Muhammadiyah yang berbasis syariah dan mandiri.
“Sekarang kita ingin mengembalikan jati diri Muhammadiyah sebagai organisasi pedagang,” katanya.
Ekosistem Syariah yang Sehat
Dalam konteks perbankan syariah, Muhadjir yang juga Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) menyampaikan pandangannya tentang pentingnya membangun ekosistem yang tidak saling mematikan. Ia menyebut BSI sebagai bank syariah terbesar harus berperan melengkapi, bukan justru menghambat tumbuhnya BPR Syariah. “BSI tidak boleh menjadi predator bagi BPR Syariah,” tegasnya.
Menurutnya, BSI sebaiknya berfokus pada sektor wholesale dan korporasi, sementara BPR Syariah menggarap sektor mikro dan kecil. Dengan pembagian peran semacam ini, pertumbuhan perbankan syariah akan lebih sehat dan terarah. Ia juga mengingatkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia sudah mencapai 43 persen, tetapi inklusinya baru 13 persen. Artinya, ruang pengembangan masih sangat luas. Dengan 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam, peluang yang bisa digarap masih jauh dari optimal.
Baca juga: Bank Syariah Muhammadiyah: Jalan Panjang dari Keyakinan ke Kemandirian
Muhadjir juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi BSI, terutama di bidang teknologi informasi. Saat ini, BSI masih bergantung pada platform lama dari Bank Mandiri dengan kapasitas yang tidak lagi memadai. Hal ini membuat sistem sering bermasalah dan tidak sebanding dengan kebutuhan nasabah yang terus bertambah.
Selain itu, status BSI yang masih berada di bawah tiga bank induk—Mandiri, BNI, dan BRI—dinilainya membatasi ruang gerak. Menurut Muhadjir, jika BSI bisa lebih independen, maka akan lebih leluasa bersaing dengan bank konvensional, bahkan dengan mantan induknya sendiri. “Kalau bisa lebih independen, BSI akan lebih leluasa bersaing dengan bank konvensional,” ujarnya.
Ke depan, BSI juga sedang mempersiapkan perwakilan di Jeddah untuk mendukung ekosistem haji. Muhadjir menilai langkah ini penting karena urusan haji dapat dijadikan bagian dari skema pengembangan ekonomi syariah. Dengan basis jamaah haji Indonesia yang besar, kehadiran BSI di Arab Saudi akan membuka peluang layanan keuangan baru.
