LANGKAH Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendirikan Bank Syariah Matahari (BSM) patut diapresiasi. Izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meski masih sebatas untuk level Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat berbasis prinsip-prinsip Islam.
Sudah terlalu lama sektor keuangan di Indonesia menjadi milik segelintir elite, sementara jutaan warga di akar rumput harus mengandalkan jasa pinjaman berbunga tinggi atau bergantung pada bantuan sosial yang tidak berkelanjutan. Upaya Muhammadiyah untuk menggarap sektor keuangan syariah adalah perluasan dakwah bil hal yang patut didorong.
Tentu, pendirian BSM bukan tanpa tantangan. Sebagai institusi keuangan, BPRS memiliki keterbatasan ruang gerak dan skala usaha dibanding bank umum. Namun, langkah ini adalah permulaan.
Dengan lebih dari 10 BPRS yang telah dimiliki, Muhammadiyah memiliki modal sosial, modal keuangan, serta sumber daya manusia yang cukup untuk memikirkan konsolidasi, ekspansi, bahkan transformasi ke arah Bank Umum Syariah (BUS) di masa depan.
OJK menyadari potensi tersebut. Tak heran jika regulator keuangan ini mendorong agar BPRS-BPRS Muhammadiyah dimerger dan ditingkatkan kapasitasnya. Apalagi, Muhammadiyah memiliki kekuatan finansial yang nyata. Organisasi ini memiliki total aset organisasi mencapai Rp400 triliun dan simpanan di bank syariah sebesar Rp13 triliun. Modal itu bukan hanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam kepercayaan publik yang dibangun selama satu abad lebih.
Namun demikian, pendirian bank bukan hanya soal modal dan izin. Ini tentang visi jangka panjang. Muhammadiyah harus membuktikan bahwa bank syariah miliknya bukan sekadar simbol identitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan umat. Artinya, BSM harus hadir tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga masyarakat luas, dengan layanan yang adil, inklusif, dan profesional.
Langkah Muhammadiyah ini juga menjadi pengingat bagi organisasi masyarakat lainnya bahwa memperkuat ekonomi umat tidak cukup hanya dengan retorika. Perlu institusi yang kuat, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia nyata. Jika berhasil, BSM bisa menjadi model bagaimana organisasi keagamaan tidak hanya menjadi penjaga moral masyarakat, tetapi juga aktor utama dalam sistem ekonomi nasional.
Sudah saatnya ekonomi umat tidak lagi hanya dibicarakan dalam forum-forum keislaman atau seminar ekonomi syariah, tapi diwujudkan dalam lembaga yang riil, terukur, dan berdampak. Muhammadiyah sedang melangkah ke arah itu. Masyarakat menunggu langkah konkret selanjutnya: konsolidasi BPRS, peningkatan layanan, dan kesiapan menuju Bank Umum Syariah.
Sebagaimana dakwah bil hal yang telah menjadi watak Muhammadiyah selama ini, semoga BSM bukan hanya menjadi bank yang Islami, tapi juga berdaya saing tinggi—menjadi matahari yang menerangi jalan kemandirian ekonomi umat Indonesia. (*)
