JAKARTAMU.COM | Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim, dengan tegas menolak wacana legalisasi kasino yang sempat mengemuka. Usulan yang dilontarkan oleh seorang anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, itu dianggapnya sebagai langkah yang tidak pantas dan tidak perlu, bahkan di tengah kondisi keuangan negara sekalipun.
“Secara tegas saya menolak ide membuka kasino untuk meningkatkan penerimaan negara,” tegas Bang Lukman, sapaan akrabnya, saat ditemui Rabu (14/5/2025).
Ia mempertanyakan urgensi langkah tersebut, mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang masih bisa dioptimalkan. “Apa negara kita yang begitu kaya sudah kehabisan sumber pendapatan lain yang halal untuk digali?” kata politikus PAN itu.
Bang Lukman menilai usulan legalisasi kasino sebagai langkah yang “gelap mata”. Menurutnya, masih banyak alternatif lain yang lebih terhormat dan bermartabat untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya yang sudah ada. Ia mencontohkan penerapan pajak hiburan tinggi yang pernah dilakukan sejumlah negara saat menghadapi Depresi Besar (1929-1939) sebagai solusi yang lebih adil.
“Model seperti itu jauh lebih adil dan pantas. Ketika rakyat sedang susah, yang mampu menikmati hiburan bisa dikenai tarif pajak lebih tinggi. Itu lebih logis ketimbang menghalalkan sesuatu yang dilarang secara sosial maupun moral,” paparnya.
Meskipun Galih Kartasasmita telah mengklarifikasi bahwa pernyataannya hanya sebagai contoh dan bukan usulan resmi, Bang Lukman tetap bersikukuh pada penolakannya. Ia meminta agar wacana ini dihentikan dan tidak lagi dibahas lebih lanjut.
“Stop sampai di sini. Tidak sesuai dengan norma, etika, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa di NKRI,” tegasnya.
Bang Lukman menekankan bahwa potensi PNBP dari sumber daya alam, layanan publik, BUMN, dan BLU masih sangat besar dan bisa dioptimalkan tanpa harus mengandalkan sektor perjudian yang dinilai melanggar norma dan moral. Ia berharap pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru yang halal dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita menggadaikan moral demi pemasukan negara,” tandasnya.
