Rabu, Juli 23, 2025
No menu items!

BP Taskin-BGN Siapkan Dapur Mini untuk Program MBG di Wilayah 3T

Must Read

JAKARTAMU.COM | Pemerintah sedang menyiapkan pendekatan baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau wilayah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Gizi Nasional (BGN) merancang model distribusi yang lebih lentur dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

”Kami berharap MBG dapat hadir secara masif di daerah-daerah kantong kemiskinan dan wilayah 3T. Kami juga berharap MBG benar-benar menyasar masyarakat desil 1 dan desil 2, baik dari sisi penyediaan bahan pangan maupun kesempatan kerja,” ujar Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina sesuai penandatangan perjanjian kerja sama dengan BGN di Kantor BP Taskin, Selasa (22/7/2025).

MBG sebelumnya dilaksanakan dengan pola distribusi relatif seragam. Satu dapur berskala besar melayani ribuan anak dalam satu klaster. Namun, pendekatan ini tidak bisa diterapkan begitu saja di wilayah 3T.

Deputi Penyiapan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, mengungkapkan mencari 3.000 anak dalam satu kawasan saja sering kali menjadi persoalan. Alih-alih memaksakan skema yang sama, BP Taskin kini tengah menyusun sistem distribusi yang lebih realistis—berupa pembangunan dapur-dapur kecil yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan lokasi sekolah-sekolah rakyat.

Menurut rancangan yang sedang difinalisasi, dapur ukuran 10×15 meter akan disiapkan untuk melayani antara 700 hingga 1.500. Sementara itu, ukuran 10×10 meter ditujukan untuk melayani 100 hingga 700 anak. Model ini memungkinkan distribusi gizi yang lebih dekat dengan penerima manfaat, tanpa harus memusatkan layanan di satu titik besar.

Selain menjawab keterbatasan geografis, pendekatan ini juga memudahkan integrasi program MBG dengan sekolah-sekolah rakyat, yang banyak berdiri di kantong-kantong kemiskinan. ”Jadi, dapur-dapur ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal, terutama di 3T. Di MTT misalnya, kami sudah siapkan dapur baru,” ujar Suardi.

Langkah ini menandai pergeseran dari pendekatan keseragaman ke pendekatan kontekstual. Dapur-dapur MBG tak lagi dilihat semata sebagai unit pelayanan gizi, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi lokal. Dalam sistem yang sedang dibangun, masyarakat dilibatkan mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pelaksanaan operasional. Warga didorong untuk menanam di pekarangan, beternak dalam skala rumahan, bahkan membentuk koperasi atau unit usaha desa untuk menopang rantai pasok yang dibutuhkan dapur.

Pemerintah juga mulai menata ulang ekosistem pendukung distribusi ini. Program hortikultura bergizi dari Kementerian Pertanian, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog, serta dukungan koperasi Merah Putih dan BUMDes kini disusun dalam satu skema rantai pasok tertutup atau semi-closed-loop supply chain. Model ini berupaya memastikan bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dilakukan oleh rakyat miskin sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, dan tanpa harga tambahan yang memberatkan.

Sekolah rakyat pun dirancang sebagai titik distribusi utama MBG. Di sinilah anak-anak dari desil satu dan dua akan menjadi penerima manfaat secara langsung. Tak hanya anak-anak berprestasi yang akan diikutkan, tapi juga mereka yang kurang dalam akademik, karena program ini menempatkan keadilan gizi di atas penilaian kognitif. ”Sekolah rakyat sudah menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Skemanya akan terlihat saat launching MBG di sekolah-sekolah rakyat dilakukan,” kata Suardi.

Penandatangan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara BP Taskin dengan BGN pada pertengahan Juni lalu. Nota kesepahaman tersebut mengatur antara lain pengadaan 1.000 Dapur MBG di daerah 3T untuk melayani ibu hamil, menyusui, dan anak-anak sekolah di daerah 3T.

Selain itu kesepahaman menyangkut aspek peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan dan graduasi masyarakat miskin. Bentuk konkretnya adalah pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk mendukung program gizi dan pengentasan kemiskinan. MoU ini juga akan fokus pada pengembangan SPPG, termasuk penyediaan lahan, bangunan, dan peralatan yang dibutuhkan. (*)

Pangan Lokal adalah Pilar Masa Depan Berkelanjutan

BANDUNG, JAKARTAMU.COM | Ketahanan pangan global tidak bisa dilepaskan dari kekuatan pangan lokal. Karena itu menggagas ketahanan pangan nasional...

More Articles Like This