JAKARTAMU.COM | Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, meminta pimpinan wilayah Muhammadiyah memfokuskan perhatian pada pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, hukum, dan lingkungan. Ini lantaran proyek-proyek strategis nasional di sejumlah daerah menunjukkan kecenderungan kekuasaan yang tidak transparan dan mengabaikan hak masyarakat sipil.
“Negara ini secara de jure memang ada, tetapi secara de facto fungsi-fungsi komplit negara itu semakin sulit dirasakan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap rakyat,” ujar Busyro dalam Rapat Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Rakor ini melibatkan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik {P Muhammadiyah serta PWM DKI Jakarta, PWM Banten, dan PWM Jawa Barat. Hadir pula dua mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah dan peneliti politik Siti Zuhro.
Busyro dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah kasus. Di Banten, misalnya, ia menyebut kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh yang dinilai berdampak besar terhadap arah proyek pembangunan. Di DKI Jakarta, tantangan muncul dari tata kelola ruang kota yang tidak ramah lingkungan, sementara di Jawa Barat, sejumlah proyek tambang dinilai merusak ekosistem dan berpotensi meminggirkan masyarakat adat.
Muhammadiyah, kata Busyro, tidak bisa bersikap diam menghadapi persoalan-persoalan besar ini. Ia mengingatkan bahwa sikap diam dalam konteks ketidakadilan justru bisa menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
“Kita harus kritis dan bertindak. Karena waktu kerja kita terbatas, tinggal sekitar dua tahun. Maka PWM harus segera menyusun langkah hukum, advokasi, dan gerakan sosial yang konkret,” tegasnya.
Menurut Busyro, penguatan peran masyarakat sipil menjadi kunci untuk mengimbangi konsentrasi kekuasaan dalam proyek-proyek berskala nasional. Muhammadiyah sebagai bagian dari kekuatan sipil, kata dia, wajib hadir, bersuara, dan bertindak.
