YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Stand-up comedian Sakdiyah Ma’ruf menyindir kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pemenuhan hak perempuan. Dengan gaya humor khasnya, Sakdiyah mengangkat isu ini dalam webinar peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 yang diselenggarakan Program Inklusi Aisyiyah bersama Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), Sabtu (8/3/2025).
Dalam pemaparannya, Sakdiyah menyoroti pentingnya layanan kesehatan bagi perempuan, yang seharusnya menjadi hak dasar seperti halnya bagi seluruh warga negara lainnya. Ia mencontohkan layanan senam kehamilan yang sering kali tidak dapat diakses oleh ibu hamil akibat anggaran yang belum dicairkan.
Bukan semata karena persoalan administrasi birokrasi, tetapi juga akibat anggaran yang disunat alias dipangkas oknum tertentu. ”Saya kira efisiensi itu baru sekarang, ternyata sudah lama ada. Efek pemotongan anggaran di sana-sini menghambat akses kesehatan bagi perempuan,” ujar Sakdiyah Ma’ruf.
Stereotip dan Ketimpangan Relasi Kuasa
Dalam webinar bertema “Accelerate Action: Percepat Aksi untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender”, Sekretaris Umum PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menekankan bahwa akar ketidakadilan yang masih dialami perempuan terletak pada stereotip dan ketimpangan relasi kuasa yang terus berlangsung.
“Angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih cukup tinggi meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang PKDRT. Selain itu, kekerasan berbasis digital juga meningkat, yang salah satunya dipengaruhi oleh stereotip terhadap perempuan serta ketimpangan relasi kuasa,” ujar Tri, yang juga merupakan Koordinator Program INKLUSI Aisyiyah.
Tri juga menyoroti isu perempuan dan lingkungan yang semakin kompleks, terutama akibat intervensi kekuasaan negara. “Perempuan semakin tersingkir dengan adanya pembangunan pabrik dan proyek-proyek strategis. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan karena perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional bukan hanya ajang refleksi atas capaian kesetaraan gender, tetapi juga momentum untuk mempercepat langkah-langkah nyata dalam mengatasi berbagai persoalan perempuan. “Kita harus bergandeng tangan antar semua kelompok masyarakat, anak muda, semua sektor, serta pemerintah. Tugas kita masih sangat berat untuk menyejahterakan perempuan,” tegasnya.
Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Dalam kesempatan yang sama, Adriana Venny, anggota Board Lembaga Partisipasi Perempuan, menyoroti agenda global Beijing Platform for Action (BPfA), sebuah kerangka kerja strategis untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu isu utama yang ia angkat adalah keterwakilan perempuan di parlemen, yang masih belum memenuhi target minimal 30%.
