DENPASAR, JAKARTAMU.COM | Komisi Yudisial Wilayah Bali mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi etika hakim. Hal ini sangat diperlukan demi menjaga integritas para hakim, juga lembaga hukum serta sistem peradilan.
“Jangan biarkan etika hakim hanya menjadi urusan lembaga. Masyarakat berhak mengawasi. Itulah mengapa kami hadir melalui edukasi-edukasi semacam ini,” kata ujar Koordinator Penghubung KY Wilayah Bali, I Made Aryana Putra Atmaja di Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar, Bali, Rabu (6/8/2025).
Menurut dia, pendidikan publik adalah bagian mendasar dari fungsi KY. “Edukasi publik adalah perpanjangan dari mandat moral Komisi Yudisial. Ini bukan hanya kerja birokratis, tapi bagian dari gerakan kolektif membangun budaya hukum yang sehat,” ujarnya.
Dalam forum bertajuk “Peran Penghubung KY: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas” ini juga mengemuka persoalan lemahnya penghubung daerah secara kelembagaan. Dr. I Made Adiwidya Yowana dari STISPOL Wira Bhakti menyebut status Penghubung KY di daerah belum mendapat legitimasi struktural yang memadai.
“Saat ini, Penghubung KY belum menjadi representasi formal secara struktural, bahkan pegawainya pun bukan ASN. Ini problem krusial yang membuat pengawasan etika hakim di daerah rentan stagnan,” tegasnya.
Ia menyebut posisi penghubung KY sebagai “struktur bayangan” yang hanya mengandalkan legitimasi moral tanpa dukungan institusional yang kuat.
“Kalau negara serius ingin memperkuat akuntabilitas lembaga yudikatif, maka sudah waktunya memberikan status ASN pada penghubung KY dan mengubah posisinya menjadi perwakilan resmi. Bukan hanya mitra seremonial,” lanjut Adiwidya.
Menurut dia, pengawasan etik terhadap hakim membutuhkan struktur kelembagaan yang kuat, literasi hukum publik yang luas, serta keberpihakan kebijakan yang konkret.
“Jika integritas hakim adalah fondasi peradilan, maka penghubung KY adalah tembok penopangnya. Jangan biarkan tembok ini retak karena dibiarkan berdiri sendiri,” pungkas Dr. Adiwidya.
