JAKARTAMU.COM | Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tengah menjadi sorotan serius karena masalah efisiensi anggaran. Besarnya dana yang terserap dalam proses Pilkada menjadi perhatian khusus para pemangku kebijakan, terutama terkait penggunaan puluhan triliun rupiah yang hanya untuk pelaksanaan dalam hitungan hari.
Permasalahan ini diangkat dalam momentum perayaan enam dekade Partai Golkar di kawasan Sentul, Bogor. Forum yang dihadiri berbagai tokoh politik nasional ini menjadi ajang diskusi tentang urgensi reformasi sistem pemilihan di tingkat daerah.
“Coba kita lihat berapa puluh triliun yang harus dikeluarkan dalam waktu sehari dua hari saja, baik dari kas negara maupun dari kantong para tokoh politik yang berkontestasi,” ungkap Presiden Prabowo Subianto, dikutip Jumat (13/12/2024).
Dalam paparannya, Prabowo mengambil contoh negara-negara tetangga yang dinilai lebih efisien dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Singapura, Malaysia, dan India menjadi rujukan sistem yang lebih hemat anggaran, di mana kepala daerah dipilih melalui mekanisme DPRD.
“Sistem yang diterapkan di negara tetangga kita terbukti lebih efisien dan hemat biaya. Para anggota DPRD yang sudah terpilih diberikan wewenang untuk memilih gubernur dan bupati,” ujar dia.
Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengajak seluruh ketua umum partai politik melakukan evaluasi sistem kepartaian. Gagasan ini mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang telah menyampaikan pemikiran serupa sebelumnya.
Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar partai dalam mereformasi sistem yang ada. Kehadiran tokoh-tokoh politik seperti Puan Maharani dalam acara tersebut dilihat sebagai momentum tepat untuk memulai diskusi serius tentang perbaikan sistem.
