JAKARTAMU.COM | Strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan akan bergeser dari pola bantuan konsumtif menjadi pembangunan ekonomi berbasis produktivitas. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut ada sembilan sektor strategis yang akan menjadi pilar industrialisasi sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.
Kesembilan sektor tersebut adalah industri pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, hunian, kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan. Budiman menyebutnya sebagai “amal usaha” yang disiapkan negara untuk menghadirkan kesempatan kerja bermartabat bagi kelompok masyarakat rentan.
“Kalau orang miskin masih kuat, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam sembilan amal usaha ekonomi modern itu,” ujar Budiman seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) di Hotel Horison Balairung, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Kolaborasi Ormas Islam adalah Kekuatan Pengentasan Kemiskinan
Menurut dia, bantuan sosial tetap dibutuhkan tetapi sifatnya harus sementara. Bantuan sosial itu ibarat pelampung agar warga miskin tidak tenggelam. Tapi untuk bisa sampai ke daratan yang aman, masyarakat perlu naik perahu. Program pemberdayaan pada sembilan sektor industrialisasi itulah perahu yang disiapkan BP Taskin.
“Ada banyak yang sudah terlalu lama bergantung pada pelampung. Kami ingin mereka naik ke perahu yang kami sediakan, agar bisa melaju ke arah kehidupan yang lebih layak,” ucap Budiman.
Perubahan pendekatan ini tertuang dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029, yang menurut Budiman telah rampung disusun dan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah kembali dari kunjungan luar negeri. Salah satu poin penting dalam dokumen itu adalah pengalihan sebagian besar anggaran bansos ke dalam skema pemberdayaan ekonomi produktif.
Meski demikian, bansos tetap akan disalurkan kepada kelompok yang secara struktural tidak mungkin diberdayakan secara ekonomi, yakni lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Budiman membantah kabar bahwa pemerintah akan menghapus program bantuan sosial secara keseluruhan.
“Tidak ada penghapusan bansos. Yang ada adalah perubahan sasaran. Mereka yang masih mampu bekerja harus diberi kesempatan untuk berdaya,” tegasnya.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Bicara Generasi Imajinatif dan Urgensi Algoritma Nasional
Efektivitas dana bantuan sosial (bansos) dalam pengentasan kemiskinan kembali dipertanyakan setelah Kementerian Sosial mengungkapkan temuan penyalahgunaannya untuk judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak Rp957 miliar dana bansos mengalir ke aktivitas tersebut sepanjang 2024.
Analisis Kemensos bersama PPATK terhadap 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos menunjukkan ada 571.410 NIK yang juga tercatat sebagai pemain judi daring. “Dua persen dari penerima bansos ternyata juga merupakan pemain judol. Jumlah transaksinya mencapai 7,5 juta kali,” ungkap Saifullah.
Temuan ini memperkuat alasan perlunya transformasi pendekatan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam skema baru yang ditawarkan BP Taskin, upaya pemerintah bukan hanya menanggulangi dampak, tapi mengubah kondisi yang memungkinkan kemiskinan berlangsung secara turun-temurun.
“Program bansos memang perlu, tapi tidak cukup. Kita harus membangun sistem yang membuat rakyat punya pilihan untuk tidak miskin lagi,” kata Budiman.
