JAKARTAMU.COM | Ribuan pengemudi ojek dan kurir daring akan menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Senin (21/7/2025) hari ini, dengan salah satu tuntutan utama: pemerintah diminta segera melakukan audit investigatif terhadap aplikator yang dinilai telah melakukan praktik curang dan merugikan mitra.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas sikap Kementerian Perhubungan yang dianggap tidak tegas dalam menanggapi aspirasi pengemudi daring selama ini.
“Sudah terlalu lama pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, membiarkan berbagai tuntutan kami mengambang tanpa penyelesaian. Audit terhadap aplikator menjadi mendesak karena selama ini potongan tarif, skema order, dan fitur-fitur seperti multi order sangat merugikan mitra pengemudi,” ujar Igun di Jakarta, Minggu (20/7).
Selain di depan Istana Merdeka, massa juga akan bergerak ke sekitar gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi ini disebut-sebut akan lebih besar dibanding unjuk rasa serupa sebelumnya.
Menurut Igun, keputusan pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15 persen justru memicu keresahan baru. Ia menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan aplikator ketimbang meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Kenaikan tarif itu dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif karena tidak dibarengi dengan transparansi sistem bagi hasil atau perlindungan terhadap pengemudi.
“Patut dipertanyakan, sebenarnya pemerintah berpihak kepada rakyat atau kepada korporasi teknologi. Lima tuntutan dasar pengemudi hingga kini tak kunjung direspons, termasuk soal audit sistem aplikator,” katanya.
Dalam aksi yang mereka beri nama “Aksi 217 Istana”, para pengemudi membawa sejumlah tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur transportasi daring. Selama ini, operasional layanan ojol dan kurir daring hanya bergantung pada regulasi parsial yang dinilai tidak memadai melindungi hak-hak mitra pengemudi.
Selain itu, mereka juga meminta adanya kejelasan dan penetapan tarif resmi untuk layanan antar penumpang dan makanan. Selama ini, skema tarif disebut berubah-ubah secara sepihak oleh aplikator tanpa konsultasi dengan mitra pengemudi. Pengemudi juga menuntut penghapusan sistem multi order—fitur yang memungkinkan pengemudi menerima lebih dari satu pesanan dalam satu waktu. Sistem ini dinilai justru memperpanjang durasi kerja, meningkatkan risiko kecelakaan, dan tidak sebanding dengan insentif yang diterima.
Tuntutan lainnya adalah audit investigatif terhadap perusahaan aplikator. Menurut mereka, praktik bisnis sejumlah aplikator telah berlangsung tanpa pengawasan serius dari pemerintah. Audit diharapkan dapat mengungkap transparansi aliran tarif, skema potongan, hingga dugaan manipulasi sistem yang merugikan mitra.
Igun menambahkan bahwa peserta aksi tidak hanya berasal dari kalangan pengemudi. Aksi ini juga akan melibatkan kelompok masyarakat pengguna layanan transportasi daring, seperti pekerja sektor informal, buruh, mahasiswa, pelajar, hingga pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada layanan antar barang dan makanan. Ia menyebut Aksi 217 sebagai bentuk konsolidasi nasional untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital.
“Semua akan bersatu dalam Aksi 217. Ini bukan lagi sekadar unjuk rasa pengemudi, tetapi gerakan bersama menuntut keadilan dan transparansi dari ekosistem transportasi daring,” ucapnya.
Selama aksi berlangsung, seluruh peserta diimbau untuk melakukan offbid massal, yakni mematikan aplikasi pengemudi sebagai bentuk mogok kerja kolektif. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan operasional aplikator dan menunjukkan skala kekuatan para mitra pengemudi.
Igun menegaskan, jika pemerintah tetap tidak memberi tanggapan, gelombang aksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Ia menyebut bahwa aksi 21 Juli hanyalah awal dari rangkaian aksi nasional yang akan berlangsung setiap bulan.
“Jika Presiden dan Menteri Perhubungan tetap bungkam, Aksi 217 tidak akan menjadi yang terakhir. Dari Agustus hingga Desember 2025, kami akan menggelar unjuk rasa serentak di berbagai wilayah bersama aliansi pengemudi daring se-Nusantara,” pungkasnya.
