YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (18/12).
Dalam pertemuan ini, Nusron Wahid bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pertanahan, terutama pengelolaan sertifikasi tanah dan wakaf.
“Terima kasih kami pada pagi hari ini mendapatkan kenikmatan dari Allah bisa punya kesempatan bersilaturahmi dengan Ketua Umum dan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Ini pertemuan yang sangat penting dan produktif,” ujar Nusron Wahid usai pertemuan.
Ia menilai Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keislaman terbesar dan paling rapi di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Nusron menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terkait sertifikasi wakaf dan hak atas tanah bagi warga Muhammadiyah maupun Persyarikatan Muhammadiyah.
“Kami berdiskusi soal masalah peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan dari pemerintah ke warga Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah,” jelas Nusron.
Selain itu, diskusi juga membahas tata guna tanah di Indonesia agar lebih berkeadilan. Nusron menekankan pentingnya pemerataan distribusi tanah tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi.
“Kami berdiskusi secara produktif dan konstruktif mengenai bagaimana membangun dan menata ulang sistem distribusi dan penataan tata guna tanah di Indonesia yang lebih berkeadilan, mencerminkan unsur pemerataan namun tetap menjaga kesinambungan ekonomi,” tambahnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kunjungan ini dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN. “Kami terima kasih dikunjungi oleh Menteri ATR/BPN. Dua hal tadi memang menjadi bahan diskusi, dan kami terima kasih atas usaha dan langkah-langkah diambil untuk layanan soal sertifikasi,” kata Haedar.
Haedar menegaskan bahwa pengelolaan tanah sangat penting bagi Muhammadiyah, mengingat seluruh asetnya diperuntukkan bagi kepentingan pengelolaan amal usaha yang berdampak pada masyarakat luas. Ia juga mendukung kebijakan pertanahan yang berbasis pada prinsip keadilan dan pemerataan.
“Sebagai ormas besar yang berdiri sebelum republik ini berdiri, kami selalu punya komitmen agar bumi, tanah air, dan seluruh isinya itu dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi hajat hidup orang banyak. Maka, kami mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo dan Menteri ATR/BPN untuk penataan kebijakan pertanahan dan agraria yang berbasis pada keadilan, pemerataan, dengan tetap mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi,” tegas Haedar.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih intens antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam pengelolaan tanah serta tata guna lahan yang mendukung pembangunan nasional berkeadilan.
