JAKARTAMU.COM | Maarif Institute for Culture and Humanity menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana membina siswa dengan perilaku menyimpang melalui pengiriman ke barak militer. Kebijakan yang telah lebih dulu diterapkan di Purwakarta ini disebut akan diperluas ke Bandung dan Cianjur.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, mengecam keras langkah tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk militerisasi pendidikan yang berbahaya dan menyimpang dari arah reformasi pendidikan nasional.
“Kami menilai kebijakan ini tidak hanya keliru secara fundamental, tetapi juga mengandung kekerasan simbolik dan struktural dalam dunia pendidikan,” ujar Andar dalam pernyataan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025. Ia mengutip teori Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik, yang terjadi ketika nilai dan norma dominan dipaksakan secara halus namun mematikan daya kritis peserta didik. “Pendekatan militeristik tidak mendidik, melainkan menaklukkan.”
Maarif Institute menilai bahwa pendekatan represif terhadap siswa, termasuk mereka yang dianggap menyimpang karena merokok, tawuran, hingga berorientasi seksual nonheteronormatif, tidak hanya kontraproduktif dari sisi pendidikan, tapi juga melanggar hak-hak dasar anak. “Ini bukan pembinaan. Ini pemaksaan yang mengancam perkembangan psikologis dan sosial anak-anak kita,” tegas Andar.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi kesehatan mental remaja yang kian memburuk, dengan satu dari tiga remaja Indonesia mengalami gangguan psikologis, model pendisiplinan berbasis hukuman dan stigma hanya akan memperburuk keadaan. “Anak-anak tidak butuh barak. Mereka butuh ruang aman, pendampingan psikologis, dan pendidikan yang membebaskan,” kata dia.
Dari sisi hukum, Maarif Institute menilai kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ia juga menyoroti pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia. “Negara wajib mendahulukan kepentingan terbaik anak, bukan menciptakan ketakutan dan pengucilan,” ujar Andar.
Kritik Maarif Institute tidak berhenti di situ. Lembaga ini menilai bahwa kebijakan pengiriman ke barak militer bertentangan langsung dengan arah reformasi pendidikan nasional yang sedang dijalankan. Ia menyebut pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pendidikan yang mindful, meaningful, dan joyful. “Apa yang dilakukan Pemprov Jabar justru membawa kita mundur ke era pendidikan yang menindas dan menakut-nakuti,” ucap Andar.
Lebih lanjut, Maarif Institute menilai kebijakan ini sebagai bentuk scapegoating, yaitu kecenderungan menyalahkan siswa sebagai biang persoalan tanpa menyentuh akar-akar struktural seperti ketimpangan sosial, ketidaksesuaian kurikulum, dan lemahnya relasi antara guru dan murid. “Ini cara instan untuk menghindari tanggung jawab institusional dan kegagalan kebijakan publik,” katanya.
Atas dasar itu, Maarif Institute menyatakan lima sikap tegas. Pertama, menolak segala bentuk pembinaan berbasis pendekatan militer dan mendesak pembatalan rencana tersebut. Kedua, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberi arahan tegas agar daerah tunduk pada visi pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Ketiga, meminta lembaga seperti KPAI dan Komnas HAM segera turun tangan menilai potensi pelanggaran kebijakan ini. Keempat, mengajak masyarakat sipil dan komunitas keagamaan progresif untuk menolak normalisasi kekerasan dalam pendidikan. Dan kelima, menyerukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan pendidikan yang reaktif dan koersif.
“Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan menaklukkan anak-anak dengan cara lama yang telah terbukti gagal. Mari kita hentikan normalisasi kekerasan dalam nama moral,” tutup Andar Nubowo.
